490 PEMDA TERANCAM KRISIS ANGGARAN, MENKEU PURBAYA YUDHI SADEWA: DIBUTUHKAN TAMBAHAN DANA PUSAT UNTUK GAJI PNS
JAKARTA beritametro.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi fiskal di tingkat daerah. Pihaknya memperkirakan sekitar 490 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia bakal membutuhkan suntikan tambahan anggaran dari pemerintah pusat hanya untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta membiayai kebutuhan operasional minimum wilayah mereka.
Kondisi defisit tersebut memicu kekhawatiran atas kelancaran pelayanan publik dan roda pemerintahan di daerah-daerah terdampak.
Dampak Penyesuaian dan Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa krisis anggaran yang dialami ratusan pemda tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian serta pemotongan skema alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kebijakan penyesuaian alokasi anggaran pusat ke daerah ini membuat kemampuan belanja mandiri daerah merosot tajam, terutama bagi pemda yang selama ini bergantung penuh pada dana perimbangan.
"Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah Pusat Siapkan Langkah Evaluasi dan Solusi
Guna mengantisipasi potensi kemacetan pembayaran hak-hak ASN/PNS serta terhentinya layanan publik esensial di daerah, Kementerian Keuangan kini tengah memetakan dan merinci kembali skema bantuan atau penyesuaian anggaran darurat.
Pemerintah pusat terus mengevaluasi postur APBD dari 490 pemda tersebut agar kebutuhan dasar operasional daerah tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.(BM/Red/Dea)
