SIDOARJO beritametro.id – Rencana penataan ulang konektivitas transportasi rel di Jawa Timur kembali bergulir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengkaji serius opsi pembangunan jalur kereta api baru yang menghubungkan Sidoarjo hingga Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Langkah ini diambil menyusul tingginya tingkat kerentanan pada lintasan eksisting Sidoarjo–Porong yang berada tepat di zona terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Tinjau Titik Rembesan dan Ancaman Deformasi Tanah
Kekhawatiran akan keselamatan serta keberlanjutan operasional perjalanan kereta api menguat saat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melakukan peninjauan lapangan bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya DJKA, Denny Michels Adlan.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memantau langsung titik rembesan lumpur di area Porong. Selain fenomena rembesan, struktur tanah di sekitar jalur rel eksisting tercatat berada dalam kawasan deformasi vertikal dengan tingkat penurunan tanah (subsidence) dan risiko ambles yang tergolong tinggi.

Skema Jalur Alternatif: Sidoarjo–Tulangan–Gununggangsir
Guna menjamin kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat—terutama koridor perjalanan menuju Malang dan wilayah Jawa Timur bagian selatan—pemerintah mempertimbangkan skema pengalihan rute perkeretaapian.
Jalur baru direncanakan membentang dari Stasiun Sidoarjo menuju kawasan Tulangan, sebelum nantinya menyambung kembali ke lintasan utama di Gununggangsir, Beji, Pasuruan.

Skema bypass ini dinilai ideal karena mampu mengeliminasi risiko pergerakan tanah di zona rawan lumpur tanpa mengorbankan aksesibilitas penumpang dari daerah penyangga sekitarnya.
DJKA Evaluasi Geologi dan Pembebasan Lahan

Menanggapi progres rencana tersebut, Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA, Denny Michels Adlan, membeberkan bahwa proyek pemindahan rute ini sebenarnya telah diinisiasi sebelum masa pandemi COVID-19.
Dari total kebutuhan trase sepanjang 20 kilometer, pembebasan lahan sejauh kurang lebih lima kilometer dilaporkan telah terealisasi. Namun, untuk kelanjutan konstruksi fisik maupun pembebasan sisa lahan, pihak DJKA masih melakukan studi komprehensif terkait kondisi geologi terkini.

"Proyek ini pada dasarnya sudah dimulai sebelum pandemi dengan pembebasan lahan sekitar lima kilometer dari total panjang lintasan 20 kilometer. Namun, untuk tahap kelanjutannya kami masih menunggu hasil evaluasi kondisi geologi di lapangan sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan kelayakan serta penganggarannya," terang pihak DJKA di sela-sela peninjauan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap hasil kajian teknis dan geologi ini segera rampung sehingga penetapan anggaran serta pengerjaan fisik dapat kepastian hukum demi keamanan perjalanan kereta api jangka panjang.(red/BM/dea)