SURABAYA & JAKARTA beritameyro.id – Diskusi hangat mengenai wajah pusat perbelanjaan di Indonesia mendadak riuh dalam beberapa waktu terakhir. Pemicunya tak lain adalah tren baru pengelola mal yang beramai-ramai memasang pagar pembatas besi berukuran tinggi di area depan gedung mereka.

Fenomena yang semula ramai terlihat di sejumlah mal besar di Surabaya, kini merembet ke ibu kota usai mal Kota Kasablanka (Kokas) dan Gedung BNI Pejompongan mengambil langkah serupa.
Langkah 'pembentengan' area bisnis ini pun mengundang beragam respons, mulai dari pro-kontra pengunjung terkait rasa aman hingga teguran tegas dari pejabat daerah.

Dua Sisi Mata Uang: Aman Atau Malah Waswas?
Bagi publik pengguna fasilitas urban (termasuk komoditas opini di media sosial seperti Blocktroopers), keberadaan pagar tinggi ini menimbulkan perdebatan psikologis yang kontras:

Perspektif Rasa Aman: Sebagian pengunjung menilai pagar pembatas membantu menciptakan batas tegas antara area luar yang ramai dengan area dalam mal. Pagar ini dianggap sebagai proteksi ekstra dari gangguan ketertiban umum atau potensi aksi demonstrasi yang dapat mengganggu kenyamanan berbelanja.

Perspektif Rasa Waswas: Sebaliknya, tak sedikit masyarakat yang justru merasa waswas. Pagar besi yang tinggi dan tertutup memberi impresi seolah-olah kawasan tersebut sedang berada dalam kondisi siaga atau rawan kejahatan. Selain itu, secara estetika kota, pagar tinggi terkesan kaku, "dingin", serta merusak konsep ramah pejalan kaki (pedestrian-friendly).

Klarifikasi APPBI: Demi Ketertiban Arus Pengunjung
Menjawab riuhnya sorotan publik, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menegaskan bahwa pemasangan pagar tersebut bukanlah bentuk paranoid pengelola mal terhadap gangguan keamanan.

Menurut Alphonzus, kebijakan fisik tersebut murni bertujuan untuk aspek manajemen lalu lintas orang di area outdoor.
"Pemasangan pagar tinggi ini dilakukan lebih kepada upaya menertibkan arus keluar-masuk pengunjung pusat perbelanjaan agar lebih teratur dan terintegrasi dengan akses utama," terang Alphonzus merespons fenomena yang berawal dari Surabaya hingga Jakarta tersebut.

Pramono Anung Minta Pembongkaran, Polda Metro Jamin Keamanan
Kendati demikian, kebijakan pemasangan pagar pembatas kaku ini mendapat respons keras dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia meminta pengelola mal untuk tidak berlebihan dan menginstruksikan agar pagar-pagar tinggi tersebut nantinya dibongkar kembali demi menjaga estetika serta keterbukaan kota.
Pramono mengimbau pengelola mal agar mempercayakan sistem keamanan kawasan kepada otoritas terkait tanpa perlu mengisolasi diri dari ruang publik.

Menepis kekhawatiran pelaku usaha, pihak Polda Metro Jaya memastikan situasi dan kondusivitas wilayah tetap terjaga aman. Meskipun patroli siber dan pemantauan terhadap potensi ajakan aksi di media sosial terus dilakukan secara intensif, kepolisian menjamin pusat-pusat kegiatan ekonomi dapat beroperasi secara normal tanpa perlu dibentengi pagar tinggi.(red/BM/dea)