Mode Gelap
Image
Senin, 10 Agustus 2026
Logo

DONGKRAK EKONOMI JATIM, BAMBANG HARYO DORONG DIGITALISASI WISATA SURABAYA-SIDOARJO DAN EVALUASI TOTAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DONGKRAK EKONOMI JATIM, BAMBANG HARYO DORONG DIGITALISASI WISATA SURABAYA-SIDOARJO DAN EVALUASI TOTAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS)

SURABAYA beritametro.id – Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS), menggulirkan rangkaian program strategis terbaru untuk mendongkrak sektor ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan keselamatan publik di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Langkah konkret ini diambil usai dirinya dinobatkan sebagai Politisi Terbaik 2026 pada ajang Radar Surabaya Awards.

Fokus utama program kerja BHS di pekan pertama Agustus 2026 menyasar pada optimalisasi platform digital untuk memperluas jangkauan pasar pariwisata lokal dan produk UMKM di Jawa Timur. Bermitra dengan Kementerian Pariwisata RI, BHS menginisiasi bimbingan teknis intensif bagi para pelaku usaha kreatif dan konten kreator guna mengenalkan keunggulan kuliner serta destinasi sejarah daerah ke kancah global.

"Potensi wisata budaya, sejarah, dan kuliner legendaris seperti rawon di Surabaya dan kupang di Sidoarjo harus dikemas menggunakan teknik digital marketing yang modern. Kita mengincar kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara masif karena momentum pelemahan nilai tukar rupiah saat ini harus dimanfaatkan untuk menarik devisa dari luar negeri," kata Bambang Haryo Soekartono dalam forum diskusi bersama pegiat wisata di Surabaya.

Selain memperkuat digitalisasi wisata, legislator senior ini juga melakukan pengawasan ketat terhadap keselamatan transportasi publik. Menyusul insiden kebakaran kapal KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, BHS langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi para korban yang dirawat di RS PHC Surabaya sekaligus memastikan hak jaminan asuransi mereka tersalurkan dengan baik.

Dalam program keselamatan publik, BHS mendorong penetapan standar baku response time (waktu tanggap darurat) evakuasi laut di Indonesia menjadi maksimal 30 menit demi menekan risiko fatalitas korban jiwa saat terjadi kecelakaan pelayaran.

"Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait harus bersinergi memperkuat sistem pengawasan kelayakan kapal dan kesiapsiagaan tim SAR nasional. Keselamatan warga di jalur transportasi laut tidak boleh dikompromikan," tegasnya.

Di sisi lain, pergerakan tim relawan BHS di dapil juga dipastikan tetap berjalan konsisten melalui kelanjutan program kerakyatan mandiri, seperti penyaluran bantuan UMKM, dukungan standar kualifikasi Kampung Lumpia Surabaya, serta pengawalan program kredit murah bertenor panjang bagi pedagang pasar tradisional agar terbebas dari jeratan rentenir.(BM/Red/Dea)

Komentar / Jawab Dari