Mode Gelap
Image
Jumat, 18 September 2026
Logo

MBG, Pendidikan Gratis, dan Perspektif Psikologi Politik dari Kebijakan Publik

MBG, Pendidikan Gratis, dan Perspektif Psikologi Politik dari Kebijakan Publik
Oleh : Dr. Andik Matulessy, MSi - Dosen Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Foto 1st IG Andik Matulessy

Dalam perspektif psikologi politik, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata persoalan setuju atau tidak setuju terhadap pemberian makanan bergizi. Yang lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat mempersepsikan prioritas pemerintah dalam menggunakan sumber daya negara untuk kebermanfaatan masyarakat luas.

MBG memang memiliki tujuan penting untuk memperbaiki gizi anak. Namun, ketika sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan membiayai pendidikan, keterbatasan sekolah dan guru, serta akses kesehatan yang belum memadai, terutama di daerah 3T akan muncul pertanyaan tentang keadilan distributif: apakah anggaran negara telah diarahkan pada kebutuhan yang dianggap paling mendasar dan mendesak?

Secara psikologis, masyarakat akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan ketika mereka melihat kebijakan tersebut adil, relevan dengan kebutuhan, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Sebaliknya, apabila terdapat jarak antara prioritas pemerintah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, kepercayaan publik dapat menurun.

Terlebih jika pelaksanaan MBG menghadapi persoalan keamanan pangan, seperti kasus keracunan, karena hal tersebut dapat meningkatkan persepsi risiko dan kecemasan siswa maupun orang tua. Jadi persoalannya tidak harus diletakkan sebagai pilihan sederhana MBG atau pendidikan dan kesehatan gratis.

MBG tetap penting, tetapi pemerintah perlu memberikan afirmasi dan alokasi yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan di wilayah yang tertinggal. Bagi anak di daerah 3T, sekolah yang layak, guru yang tersedia, pendidikan yang benar-benar terjangkau bahkan gratis bagi mereka yang membutuhkan, serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses merupakan investasi jangka panjang dari tumbuhnya SDM berkualitas untuk mencapai generasi emas 2045.

Psikologi politik mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kepercayaan masyarakat. Negara perlu hadir lebih kuat justru bagi mereka yang paling jauh dari pusat pelayanan.

Komentar / Jawab Dari