DENPASAR beritametro.id – Kompleksitas sengketa tanah di Bali kian bergejolak dan berada di titik krusial. Tingginya lonjakan harga tanah akibat ekspansi pariwisata tak hanya memicu benturan klaim ganda, tetapi juga menyuburkan praktik kejahatan pertanahan sistematis yang melibatkan mafia tanah dan skema kepemilikan modal asing secara ilegal (nominee).

Kondisi ini menjadi ujian teramat berat bagi Eko Priyanggodo, yang baru dilantik memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali. Meski mengantongi rekam jejak mentereng sebagai mantan Dirjen Penanganan Sengketa ATR/BPN sekaligus eks Ketua Satgas Mafia Tanah Nasional, realitas di lapangan Bali menyajikan benang kusut yang tak mudah diurai.  

Daerah Merah Sengketa & Skema Nominee WNA

Kawasan strategis seperti Badung (Canggu & Uluwatu), Denpasar, Gianyar, hingga Nusa Penida kini menjadi episentrum konflik agraria. Modus paling marak yang disorot BPN Bali adalah praktik nominee, di mana Warga Negara Asing (WNA) menggunakan nama Warga Negara Indonesia (WNI) secara formal melalui perjanjian legal di bawah meja.  

"Kekhawatirannya kalau ini terjadi, orang Indonesia yang beli tanah tapi di belakangnya ada orang dari luar negeri, setelah terbit sertifikat kemudian dijaminkan untuk membobol bank... Ini tidak baik untuk investasi," tegas Kakanwil BPN Bali, Eko Priyanggodo saat menyikapi maraknya sengketa akibat skema nominee.

 Tuntutan Kepastian Hukum

Masyarakat adat, pemilik lahan sah, hingga pelaku investasi yang berniat baik kini menanti langkah konkrit BPN Bali. Penanganan yang lambat atau sekadar reaktif dinilai hanya akan memberi ruang bagi jaringan perantara dan calo tanah untuk terus merogoh keuntungan dari celah administrasi.

Eko Priyanggodo dituntut tidak hanya melakukan reformasi pelayanan tanah akhir pekan, tetapi juga berani mengeksekusi tindakan tegas terhadap tumpang tindih sertifikat dan jaringan mafia tanah yang selama ini menguasai lahan-lahan strategis Pulau Dewata.  (BM/Red/Dea)