SURABAYA (BM) – Dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah 2024 kian semakin terasa, sejumlah Partai Politik (Parpol) mulai pasang kuda-kuda menentukan arah kebijakan politik dalam perahu Pilkada, salah satu satunya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Timur secara tegas merapat dan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Melihat Situasi dan kondisi Politik di Jawa Timur, seiring dengan perkembangan terkini, dinamika politik yang luar biasa, partai Hanura Jatim sudah melakukan proses komunikasi dengan DPC, PAC dan ranting serta seluruh kader Partai Hanura, maka kami menyimpulkan dari Aspirasi internal berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP, proses kerjasama dalam Pilpres 2024 dengan intensif menjadi salah satu dasar, sehingga dari hal tersebut maka dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur, Kami berkeinginan untuk Koalisi,” ujar Yunianto Wahyudi, Ketua Partai Hanura Jawa Timur, Selasa (27/8/2024).

Menurut Cak Masteng sapaan akrab Yunianto Wahyudi, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) segera diumumkan oleh PDIP diusung sebagai calon Gubernur Jawa Timur di Pilgub Jatim 2024. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said menyebut, jika sosok Risma yang juga mantan Wali Kota Surabaya adalah yang sudah dipastikan untuk maju di Pilkada Jatim 2024. 

“Calon gubernurnya Tri Rismaharini tentu dengan pengalaman beliau mengelola Kota Surabaya dan menjadi Menteri Sosial, sangat layak untuk memimpin Jawa Timur," ulasnya.

Untuk itu sambung Cak Masteng, dalam pola kerja sama tersebut, Hanura Jatim akan segera berkomunikasi dengan DPP untuk menurunkan rekomendasi terkait Pilkada.

“Oleh karenanya kami akan segera melaporkan kepada Ketua Umum DPP Hanura Dr Oesman Sapta agar diijinkan untuk berkoalisi dengan PDIP dan bersama mengusung Ibu Tri Rismaharini. HANURA Menemani PDIP,” pungkas Cak Masteng dalam keterangan resminya kepada beritametro.id.

Seperti diketahui, meski tak memiliki kursi di parlemen DPRD Jatim, namun Hanura sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 memiliki kesempatan untuk ikut mengusung berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024.