Mode Gelap
Image
Sabtu, 22 Juni 2024
Logo

Tolak Pasal Bermasalah di RUU Penyiaran, IJTI Surabaya Gelar Aksi

Tolak Pasal Bermasalah di RUU Penyiaran, IJTI Surabaya Gelar Aksi
Puluhan wartawan menggelar aksi menolak RUU Penyiaran di depan Gedung Grahadi Surabaya.

SURABAYA (BM) - Ikatan Jumalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/5/2024). Puluhan wartawan dari berbagai media televisi tersebut mengkritisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah dan mengancam kebebasan pers.

Aksi massa diawali dengan melakukan jalan mundur menuju depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan: TOLAK...!!! REVISI UU PENYIARAN, massa juga menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk kritik terhadap RUU Penyiaran.

Falentinus Hartayan, Ketua IJTI Surabaya menjelaskan, aksi berjalan mundur dilakukan untuk menggambarkan bahwa sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran yang disusun DPR RI untuk menggantikan UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kemunduran bagi kemerdekaan pers Indonesia. “Karena beberapa pasal di RUU Penyiaran bertentangan dengan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

Wartawan yang akrab disapa Falen itu mencontohkan, Pasal BA huruf (q) dan Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran tentang penyelesaian sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Dua pasal RUU Penyiaran ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang telah mengatur bahwa sengketa jurnalitsik diselesaikan oleh Dewan Pers,” paparnya.

IJTI Surabaya juga menyoroti Pasal 508, Ayat 2 huruf (c) RUU Penyiaran yang melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Dalam orasinya, IJTI Surabaya menyampaikan tiga pernyataan sikap. Pertama, agar seluruh pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers dibatalkan. Kedua, agar melibatkan Dewan Pers dan masyarakat pers dalam pembahasan RUU Penyiaran. Ketiga, mendesak pemerintah mengembalikan fungsi pers sebagai pilar ke empat demokrasi. “Ini penyampaian sikap kami, IJTI Korda Surabaya, secara terbuka tidak ingin DPR RI mengesahkan RUU Penyiaran dengan gegabah. Karena ada beberapa pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers.” kata Falen. (arf/tit)

Komentar / Jawab Dari