PONOROGO beritametro.id – Peta politik dan penegakan hukum di Kabupaten Ponorogo mendadak bergejolak. Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Kamis (6/8/2026) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026.

Penahanan pimpinan dewan ini menjadi babak baru dari pengusutan kasus dugaan rasuah yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 miliar.

Pengembalian Ratusan Juta dan Ruang Lingkup Perkara

Langkah tegas Kejari Ponorogo menahan Sunarto mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengantongi bukti-bukti kuat. Sebelum penahanan ini terjadi, publik sempat dikagetkan oleh aksi Fraksi NasDem DPRD Ponorogo yang menyerahkan uang pengembalian tunjangan perumahan dengan nilai fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp700 juta, kepada aparat penegak hukum.

Pengembalian dana dalam jumlah besar tersebut kian mempertegas adanya kejanggalan dalam mekanisme penetapan maupun pencairan alokasi tunjangan perumahan bagi para legislator selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menanti Efek Domino: Akankah Ada Tersangka Baru?

Penahanan Sunarto lantas memicu spekulasi panas di kalangan masyarakat Ponorogo. Sebab, kebijakan dan penikmat alokasi tunjangan perumahan DPRD pada umumnya melibatkan struktur kolektif-kolegial, mulai dari jajaran pimpinan dewan, penetapan Peraturan Bupati (Perbup), hingga seluruh anggota dewan penerima manfaat.

"Proses penanganan perkara ini masih terus berjalan. Kejari Ponorogo fokus mendalami fakta-fakta persidangan dan alat bukti untuk mengurai secara utuh alur aliran dana serta legalitas penetapan tunjangan tersebut," ungkap sumber di lingkung aparat penegak hukum.

Skenario Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah

Apakah penahanan Ketua DPRD Ponorogo ini menjadi muara akhir penyidikan, ataukah baru pintu masuk awal untuk membongkar keterlibatan pihak-pihak lain—baik dari lingkaran anggota dewan maupun pejabat eksekutif yang memuluskan regulasi tunjangan tersebut?

Aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk terus mengawal perkembangan kasus ini secara kondusif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Publik kini menanti, ke mana arah penelusuran Kejari Ponorogo selanjutnya? (BM/Red/Dea)