Bangsa ini sedang meradang sedang tidak baik-baik terjangkit penyakit moral, miris korupsi dan ironi penegakan hukum. Masih ingat lagu Iwan Fals, Tikus-Tikus Kantor, lagu yang dirilis sejak tahun 1990-an yang mengkritisi koruptor dan penegak hukum pasa masanya.

Namun era 2025, ngeri-ngeri sedap, sebuah fakta mencengangkan, belum hilang dalam ingatan megakorupsi PT Timah dengan estimasi kerugian Negara mencapai Rp 300 triliun, sudah dikejutkan lagi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, Wow fantastis!

Angka-angka ini bukan sekadar bombastis secara statistic, ini adalah bukti nyata bahwa sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dijarah oleh segelintir elite yang memanfaatkan celah dalam sistem.

Pertanyaannya, apakah sistem pengawasan dan penegakan hukum di negara kita tercinta ini yang buruk atau ini sebagai sinyal positif sebagai kebangkitan bangsa kita ini dalam memberantas korupsi?

Jika dicermati, pelaku berasal dari pihak swasta, pemerintahan, bahkan aparat hukum. Tindakan korupsi ini bukan hanya tercela, tetapi juga merugikan negara. Pelaku berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menerima atau memberi suap dan menyalahgunakan wewenang yang dia miliki.

Tindakan ini tentu melanggar hukum, sudah semestinya pelaku mendapat hukuman yang berat, janji pemberantasan korupsi selalu menjadi retorika klasik dalam setiap rezim.

Namun, realita berbicara lain, hingga kini, tidak ada satu pun tindakan konkret yang menunjukkan keberanian politik yang sesungguhnya dalam membongkar mafia korupsi di Indonesia.

Satu lagi yang menjadi tanda tanya besar yang belum terjawab, KPK seolah sudah menjadi macan ompong tak sakti serta tangguh seperti dulu, apakah mungkin ini juga pengaruh akibat intervensi politik dan revisi UU KPK pada 2019 yang mereduksi independensinya?

Bukti dan faktanya, banyaknya kasus korupsi berskala besar yang terus bermunculan mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak cukup memberikan efek jera. Para koruptor besar tetap melenggang, mungkin “beristirahat” sebentar di Hotel Prodeo sebelum kembali menikmati kemewahan hidup.

Dari data berbagai sumber, kasus megakorupsi yang begitu fantastis yang pernah terjadi di Indonesia: 

• Korupsi PT Timah (Rp 300 Triliun)
• Tata Kelola Minyak Mentah Subholding Pertamina (Rp 193,7 Triliun)
• PT Asuransi Jiwasraya (Rp 16,8 Triliun)
• Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia (Rp 8,8 Triliun)
• Korupsi Proyek BTS 4G (Rp 8,32 Triliun)
• Penyerobotan Lahan untuk Sawit Grup Duta Palma (Rp 104,1 Triliun)
• Skandal BLBI (Rp 138,4 Triliun)
• Pengolahan Kondensat Ilegal TPPI (Rp 35 Triliun)
• Dana Pensiun PT Asabri (Rp 22,78 Triliun)
• Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah (Rp 20 Triliun)

Sungguh luar biasa korupsi di sektor energi dan sumber daya alam terus berulang. Skandal Pertamina dan timah (mungkin) hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih mendalam, yakni adanya kongkalikong antara birokrat, politisi, dan pengusaha dalam mengakali sistem demi kepentingan pribadi.

Persoalannya, dampak maraknya megakorupsi bukan hanya pada defisit keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan investor dan ini tidak bisa dipungkiri semua pihak termasuk masyarakat/publik.

Kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi kita tergerus akibat ketidakpastian hukum dan maraknya skandal korupsi. Jika pemerintah masih setengah hati dalam bertindak, maka bukan tidak mungkin di masa depan kita akan kehilangan kepercayaan tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi juga dari dunia internasional.