SURABAYA (BM) - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar Senin (06/04/2026) merupakan agenda penyampaian pendapat Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Pada penyampaian tersebut, Pansus menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Adapun pembahasan dalam rapat paripurna tersebut mencakup evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, kebijakan strategis gubernur, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Panitia Khusus, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara umum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian berdasarkan standar minimal yang berlaku.

“LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Secara kinerja makro, Pansus mencatat bahwa dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 5 indikator melampaui target, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,33%, Indeks Gini 0,359, IPM 76,13, tingkat pengangguran 3,71%, serta indeks kesalehan sosial 77,49; sementara 1 indikator memenuhi target yaitu tingkat kemiskinan 9,3%, dan 1 indikator belum tercapai yakni IKLH sebesar 73,43. Pada Indikator Kinerja Daerah (IKD), dari 166 indikator, sebanyak 52% tercapai, 8% tidak tercapai, dan 40% belum dapat diukur.

Namun demikian, Pansus menilai penyajian kinerja masih cenderung berfokus pada kuantitas anggaran dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas serta dampak program terhadap masyarakat. “Pemaparan masih menitikberatkan pada kuantitas anggaran dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas serta dampak program terhadap masyarakat.”, ujar Juru Bicara Panitia Khusus, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel, di mana validitas dan konsistensi data menjadi hal krusial.“Perlu menjaga validitas dan konsistensi data kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang akuntabel,” tambahnya.

Dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pansus telah merumuskan berbagai rekomendasi yang mencakup aspek evaluasi kinerja, pengelolaan aset daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya.

Sebagai penutup, Adam Rusydi menyampaikan bahwa LKPJ tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, dengan menegaskan bahwa “LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 dinilai layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”, pungkasnya.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rapat paripurna penyampaian Pansus LKPJ Gubernur 2025 dipimpin oleh Deni Wicaksono, S. Sos., didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak, serta Gubernur Provinsi Jawa Timur, Hj. Dr. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Wakil Gubernur Prov. Jawa Timur, H. Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, Ph.D, dan dihadiri oleh 82 anggota dewan.