SURABAYA (BM) - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu titik penebusan pupuk bersubsidi memberikan kemudahan bagi petani. Melalui koperasi yang menjadi bagian dari jalur penyaluran Pupuk Indonesia tersebut, petani dapat memperoleh pupuk dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudahan ini dirasakan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menilai keberadaan KDKMP memudahkan akses penebusan pupuk bersubsidi, terutama karena sebelumnya tidak tersedia kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di desa tersebut.

Salah satu petani, Mohammad Jupri, mengatakan lokasi penebusan melalui KDKMP lebih dekat dan mudah dijangkau. Selain itu, prosesnya praktis karena petani cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” ujar Jupri saat menebus pupuk di KDKMP Tambakrejo, Minggu (18/10/2026).

Pada kesempatan tersebut, Jupri menebus pupuk bersubsidi sebanyak 100 kilogram untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Menurutnya, kemudahan ini membantu petani mendapatkan pupuk tanpa harus menempuh jarak yang lebih jauh.

Hal senada disampaikan Abd. Munib, petani lain yang tergabung dalam Poktan Rukun Asih. Ia menilai keberadaan KDKMP memberikan solusi karena titik penebusan kini lebih dekat dengan tempat tinggal petani. “Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” ungkap Munib.

Munib menebus pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska, masing-masing sebanyak 300 kilogram. Ia menilai kemudahan akses penebusan penting agar kebutuhan sarana produksi pertanian dapat terpenuhi secara praktis dan tepat waktu.

Pengalaman petani di Sidoarjo tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan titik penebusan pupuk bersubsidi yang mudah dijangkau, didukung proses pelayanan sederhana dan penerapan harga sesuai ketentuan. Dengan demikian, petani dapat memperoleh pupuk dengan lebih mudah untuk menunjang kelancaran usaha tani.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan pemantauan operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah pada 15 Oktober 2026. Langkah ini bertujuan memastikan koperasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Dalam kunjungannya ke KDKMP di Sidoarjo pada Kamis (15/10/2026) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyatakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP diharapkan dapat mempersingkat rantai pasok dan memastikan harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujarnya.

Selain pupuk, pemantauan juga mencakup ketersediaan barang bersubsidi lainnya, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, dan LPG 3 kilogram. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat secara optimal.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. (arf/tit)