SURABAYA (BM) – Tahapan Pemilu 2024 memasuki fase penting untuk Partai Politik (Parpol) bergerak merapatkan barisan untuk mendulang suara masyarakat. Namun, terbalik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya, yang  justru separuh dari Pengurus Anak Cabang (PAC) mundur dari PPP Surabaya.

Ketika dikonfirmasi ke Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud melalui whatsapp-nya, terkait benar tidaknya dirinya diganti dengan nada kalem Ali mengiyakan. “Nggeh” jawabnya singkat, Jumat (23/6/2023).

Dan ketika ditanya terkait sikap dan langkahnya, terkait pelengserannya, Ali tak merespon.

Dari informasi yang dihimpun, ada 15 Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) yang mundur dari PPP Surabaya. Sejumlah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kota Surabaya menyatakan mengundurkan diri. Hal itu disebabkan karena Ketua DPC PPP Kota Surabaya Ali Mahfud tiba-tiba dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Plt.

Bahkan, Kamis (22/6/2023) sore,  15 ketua PAC PPP Surabaya menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya.

Sementara itu, Ketua PAC Bulak Surabaya Fakih mengatakan, pengunduran belasan ketua PAC itu karena penggantian Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. pencopotan Ali Mahfud tidak memiliki dasar yang jelas. Fakih menilai pencopotan Ali merupakan bentuk arogansi DPP PPP.

”Tidak ada proses tabayyun kepada kami selaku ketua PAC pun kepada Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Coba saja dikonfirmasi, ini sudah tidak sehat kita harus satu suara untuk memenangkan PPP di 2024, kalau begini mau bagaimana?” imbuh Fakih.

Dia menyebutkan, jumlah ketua PAC yang mundur tidak berhenti pada angka 15 orang. Pada Jumat (23/6), ada 7 ketua PAC yang bakal mundur lagi.

Sekadar diketahui, berdasarkan tahapan KPU, setelah mendapatkan DCS dari 18 Parpol, KPU akan melakukan verifikasi administrasi bacaleg 15 Mei - 23 Juni, pengajuan perbaikan persyaratan bacaleg 26 Juni - 9 Juli hingga verifikasi administrasi perbaikan bacaleg 10 Juli - 6 Agustus 2023.

Dengan adanya kejadian bergolaknya internal di DPC PPP Surabaya ini, mesin politiknya untuk bisa meraup suara di Pemilu 2024 terancam tak mendapatkan jatah suara dan wakilnya yang duduk dilegislatif Surabaya.

Bagaimana tidak, dari sumber informasi KPU, masa perbaikan administasi DCS paling tidak digelar 24-25 di Kantor KPU, secara pasti yang berhak menandatangani adalah ketua Plt atau Definitif yang ditunjuk DPP. Sedangkan proses waktu dimungkinkan butuh waktu yang singkat untuk penunjukkan sebagai Ketua menggantikan Ketua Demisioner.