Trenggalek - Bertempat di Aula kantor DPRD Trenggalek, Komisi III menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Maksud dan tujuan rapat tak lain untuk membahas pelaksanaan pembangunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan rencana kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menegaskan bahwa pentingnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan visi pemerintah daerah. “ jadi rapat ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan APBD TA 2024 dan rencana untuk TA 2025. Program-program ini harus berpihak kepada masyarakat luas, sesuai dengan arahan bupati,” ujarnya.

Dijelaskan Wahyudi, program pembangunan di Kabupaten Trenggalek selama ini lebih banyak terfokus di wilayah perkotaan, sementara daerah pegunungan kurang mendapat perhatian. Ia menyoroti pentingnya pemerataan, mengingat sebagian besar penduduk, sekaligus basis pemilih, berada di wilayah pinggiran seperti Panggul, Dongko, Watulimo, dan Pule.

“Kami merasa ada ketimpangan. Wilayah pegunungan memiliki jumlah penduduk lebih besar, tetapi perhatian terhadap infrastruktur dan program di sana masih minim,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III berencana melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) serta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), untuk memberikan pandangan komprehensif dalam pembahasan ini.

Namun, rapat kali ini terpaksa ditunda atas permintaan Komisi III untuk memastikan kehadiran kedua OPD tersebut. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.

Langkah Komisi III ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat di wilayah pegunungan dapat menikmati manfaat pembangunan secara lebih adil.