SURABAYA (BM) - Merespon kenaikan harga energi global, Pemerintah baik pusat maupun daerah serta DPR/DPRD menerapkan kebijakan work from home (WFH) yang bertujuan melakukan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) dan mendukung transformasi budaya kerja digital, dengan pengecualian sektor pelayanan publik esensial.

Kebijakan work from home (WFH) ini pun juga diberlakukan di lingkungan DPRD dan Pemprov Jawa Timur setiap hari Rabu mulai 1 April 2026 melalui Surat Edaran Nomor 800/1141/204/2026 tentang fleksibilitas tugas ASN. Sekretaris DPRD provinsi Jatim, Ali Kuncoro, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran kinerja, namun justru menguji apakah birokrasi bisa tetap produktif dengan konsumsi energi yang ditekan.

“Tidak ada layanan yang terganggu. Semua tetap berjalan sesuai mekanisme, hanya pola kerjanya yang disesuaikan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Kondisi inipun memantik strategi efisiensi yang lebih luas. DPRD Jatim mulai mengatur ulang ritme aktivitas kantor: rapat dipusatkan di luar hari Rabu, penggunaan listrik ditekan saat gedung tidak aktif, hingga mendorong ASN beralih ke transportasi umum.

ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan dewan sambungnya (seperti pendampingan kunjungan kerja dan reses) tetap bekerja seperti biasa dengan skema penyesuaian. Sementara pegawai administratif wajib menjalankan WFH setiap Rabu.

“Efisiensi anggaran bisa kita dapatkan, penghematan energi berjalan, tapi produktivitas tidak boleh turun. Itu kuncinya,” paparnya. Hal yang sama terkait kebijakan resmi WFH juga diterapkan dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dilingkungan Pemprov Jatim.

"Semua daerah diimbau melakukan penghematan BBM. Di Pemprov Jatim sendiri, Ibu Gubernur menerapkan WFH satu hari dalam lima hari kerja. Ini cukup efektif, dengan estimasi penghematan BBM mencapai sekitar 20 persen atau setara 108.000 liter," terangnya.

Indah dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa kebijakan ini menyasar sekitar 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Selain BBM, efisiensi juga berdampak pada penggunaan listrik yang diperkirakan turun hingga 10-15 persen. Menurutnya, WFH dijadwalkan setiap hari Rabu. Pemilihan hari tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan ritme kerja di tengah pekan.

"Rabu dipilih karena berada di tengah-tengah hari kerja, sehingga ritme pelayanan tetap terjaga," pungkasnya.