Mode Gelap
Image
Sabtu, 20 Juli 2024
Logo
Anggaran Pilkada 2024, Bawaslu 32 Miliar, KPU 114 Miliar. Aktifis Pemilu : Kami Awasi Uang Rakyat, Pertanggungjawabkan Dana Hibah Pilwali 2020
ilustrasi

Anggaran Pilkada 2024, Bawaslu 32 Miliar, KPU 114 Miliar. Aktifis Pemilu : Kami Awasi Uang Rakyat, Pertanggungjawabkan Dana Hibah Pilwali 2020

SURABAYA (BM) – Meskipun Dana hibah Pilwali 2020 menyisahkan kasus polemik, Rp 20 Miliar menguap, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada tanggal 10 November 2023. 

Dilansir dari laman https://www.surabaya.go.id/ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, penandatanganan NPHD berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/ 16888/Keuda. Surat tertanggal 2 November 2023 tersebut perihal tentang percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024.

“NPHD Pilkada sudah di tanda tangani, untuk Bawaslu sudah diterimakan 100 persen. Untuk KPU tahap 1 sudah dicairkan, tahap 2 masih proses di Pemkot, pengamanan sudah diterimakan kepada TNI/Polri,” ungkap Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya saat dihubungi, Jumat (14/6/2024).

Menurutnya, terkait pencairan anggaran Bawaslu 100 persen mencapai Rp 32.642.909.388 miliar, dikutip dari laman https://www.surabaya.go.id/ sedangkan untuk KPU bernilai Rp 114,551 miliar. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap.

"Untuk tahap pertama sebesar Rp 51,382 miliar dan tahap kedua Rp 63,169 miliar,” jelas Yayuk, sapaan akrabnya.

Sementara itu, total dana hibah yang diberikan pemkot kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp 32,642 miliar. Besaran dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap. "Untuk tahap pertama sebesar Rp11,101 miliar dan tahap kedua Rp21,532 miliar," ungkapnya. 

Ia juga memaparkan bahwa nilai hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, pendanaannya dilakukan melalui sharing anggaran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).  

"Karena Pilkada 2024 ini serentak, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, maka pendanaannya sharing, antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Di samping itu, Yayuk juga menjabarkan, jika dana hibah untuk Pilkada 2024, dicover melalui APBD Surabaya 2023 dan APBD 2024. Oleh sebabnya, pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 ini dilakukan melalui dua tahapan. 

"Jadi pencairannya dua tahap. Di tahap pertama itu pencairannya di 14 hari setelah ditandatangani NPHD, hibah dicairkan minimal 40 persen dari total anggaran hibah dan sisanya nanti (60 persen) di APBD 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Joko Pujianto atau biasa disapa Yoyok, menegaskan, bahwa dana hibah Pilwali 2020 masih menyisahkan persoalan dan kasus, semestinya menjadi perhatian khusus semua pihak.

“Kita semua mewanti semua pihak dari Kejaksaan, kepolisian, Pemkot Surabaya , bakesbangpol terutama untuk Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara untuk transparan dalam pengunaan uang Negara itu uang warga Surabaya. Kami akan mengawasi semua tahapan Pilkada ini,” tegas Yoyok.

Yoyok mengingatkan, Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara agar tak bermain dengan anggaran rakyat.

“Bawaslu dan KPU jangan main-main soal uang Negara, itu uang keringat rakyat, se sen pun tak tepat peruntukannya, akan berhadapan dengan seluruh warga Surabaya dan ketentuan hukum yang berlaku. Dana hibah Pilwali 2020 Rp 20 Miliar harus tetap dipertanggungjawabkan,” pungkas Yoyok.  

Komentar / Jawab Dari