SURABAYA (BM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mewanti-wanti para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak menjadikan reses sebagai ajang kampanye Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024.

Masa reses penjaringan aspirasi masyarakat tahun sidang 1 masa persidangan ke 1 tahun anggaran 2024 DPRD Kota Surabaya Periode 2024 – 2029 berbarengan dengan masa tahapan kampanye Pilkada 2024.  

Sesuai tahapan kampanye Pilkada serentak 2024 masa kampanye pasangan calon (Paslon) dimulai sejak tanggal 25 September hingga berakhir pada 23 November 2024, Tiga hari masa tenang sebelum coblosan 27 November 2024.

"Reses boleh tapi kalau ada muatan-muatan kampanye itu memang yang tidak diperkenankan," kata Muhammad Agil Akbar, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi, Bawaslu Surabaya, Senin (04/11/2024).

Alumnus Unesa ini menyampaikan, bahwa kegiatan reses DPRD seiring dengan masa kampanye Pilkada 2024, para anggota DPRD Surabaya diharapkan sesuai dengan fungsinya, menjaring aspirasi konstituennya serta menyerap masukan dari masyarakat.

“Dalam pengawasan beberapa panwascam alhamdulillah anggota DPRD Surabaya memahami bahwa reses tidak dapat disalahgunakan sebagai ajang kampanye pemenangan calon kepala daerah (Cakada),” ulas Agil.

Pada kesempatan yang lain, banyak kalangan mulai dari praktisi politik dan aktifis pemilu menilai kegiatan reses anggota DPRD yang saat ini dilakukan sangat rawan ditunggangi untuk muatan kampanye, disusupi kampanye untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah.

“Kami sebagai bagian dari warga masyarakat akan ikut mengawasi sepak terjang para anggota legislatif yang sedang melakukan reses disejumlah dapil mereka. Jika reses dijadikan ajang kampanye, tentu pelanggaran, dan Bawaslu harus bertindak menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku," pungkas Joko Pujianto atau yang biasa disapa Yoyok, Aktifis Pemilu.