MOJOKERTO BM — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda sektor manufaktur di Jawa Timur kian meluas. Kali ini, nasib pilu menimpa sekitar 2.500 pekerja di PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ribuan buruh tersebut kini berada di ambang ketidakpastian kerja akibat krisis modal yang melanda perusahaan, bukan karena rencana relokasi pabrik ke luar negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa situasi yang dialami PT Pakerin berbeda dengan isu pemindahan pabrik komponen otomotif ke Vietnam. Krisis di pabrik kertas raksasa ini murni disebabkan oleh pembekuan modal kerja operasional perusahaan yang nilainya mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.

Dana raksasa milik PT Pakerin tersebut diketahui tersimpan dan tertahan di BPR Prima Master Bank (Bank Prima), sebuah lembaga perbankan domestik yang izin usahanya telah dicabut dan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga saat ini, proses pengembalian dana tersebut masih tertahan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memicu efek domino fatal pada kelangsungan bisnis operasional pabrik.

Akibat tersendatnya aliran dana segar ini, operasional pabrik lumpuh total selama hampir dua tahun terakhir dan memaksa manajemen merumahkan mayoritas karyawannya. Meski pihak manajemen PT Pakerin dan serikat pekerja dilaporkan telah menyepakati formula kompensasi PHK sebesar 1,75 kali ketentuan regulasi, pembayaran hak-hak buruh tersebut belum dapat dicairkan sepeser pun karena kas perusahaan yang masih membeku.Kondisi kritis ketenagakerjaan ini kini tengah menjadi atensi khusus pemerintah pusat melalui tim Penasihat Khusus Presiden. Langkah intervensi kebijakan serta percepatan pencairan dana oleh LPS mendesak dilakukan guna menyelamatkan ribuan kepala keluarga di Mojokerto dari jurang pengangguran massal. (Dea)