SURABAYA (BM) -  Meski dugaan proyek pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai Rp171 miliar, yang diduga bermasalah masih dalam proses Pansus DPRD Jatim, dan kasus ini menjadi sorotan masyarakat.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im, angkat bicara soal proyek yang disebut-sebut sampai saat ini masih belum dibayarkan itu, kendati para kontraktor tersebut telah mengerjakan, bahkan sebagian sudah menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai yang dijadwalkan.

Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut melibatkan 67 SMK di berbagai wilayah se-Jawa Timur, serta 54 pengembang. Antara lain tersebar di Trenggalek, Malang, Probolinggo, Sumenep, hingga Gresik.

“Bentuk pekerjaannya beragam, mulai dari pembangunan gedung baru, ruang kelas baru hingga melanjutkan atau rehab gedung,” ujar Cak Suli sapaanya, Rabu (16/4/2025) melalui whatsappnya.

Para kontraktor sambung Cak Suli merasa dan meyakini bahwa proyek itu adalah pekerjaan yang sah, lantaran seluruh proses administrasi, termasuk penandatanganan dokumen, dilakukan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Malang.

“SPK-nya (Surat Perjanjian Kerja) jelas, bahkan bisa dijadikan agunan ke Bank Jatim. Secara legalitas, bahwa ini memperkuat kepercayaannya untuk mengerjakan proyek ini,” ungkapnya.

“Saya menyayangkan karena mereka tidak paham aturan main proyek di pemerintahan karena selama ini mereka tidak pernah mengerjakan proyek pemerintah. Akhirnya mereka bingung harus kepada siapa 54 pengembang ini untuk mendapatkan ganti uang yang sudah dibangun ada yang sudah selesai ada yang sudah dikerjakan 50%. Karena faktanya, proyek tersebut tidak bisa diklaimkan,” imbuhnya.

“Hasil audiensi mereka dengan Inspektorat Kemendikbud menyatakan tidak tau menahu akan proyek ini. Pejabat yang selama ini berkomunikasi dengan mereka sudah tidak lagi berada di bidang yang dahulu mereka tangani,” pungkasnya.