BOJONEGORO BM – Sebanyak 54 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sempat mendadak tutup serentak pada Jumat pekan lalu. Aksi mogok operasi massal ini dipicu oleh gelombang protes para pekerja lokal terkait ketidakjelasan sistem kontrak kerja, pengelolaan manajemen, serta pembayaran upah yang dinilai jauh dari kelayakan hukum.

Meski demikian, aksi tutup gerai tersebut tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, puluhan gerai koperasi tersebut dilaporkan telah kembali beroperasi setelah pihak PT Agrinas Pangan Nusantara—perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola KDMP di seluruh Indonesia—mengeluarkan respons resmi guna menjawab tuntutan para buruh.

Siasat 'Menggertak' Manajemen Pusat

Ketua Asosiasi KDMP Bojonegoro, Sugianto, membenarkan adanya aksi penutupan massal puluhan gerai di wilayahnya tersebut. Namun, ia mengeklaim langkah itu hanyalah sebuah taktik pembuka agar aspirasi dan keluhan para pekerja di daerah segera didengar oleh pihak manajemen pusat.

"Pada malam hari sebelum penutupan, sebenarnya itu bukan mau tutup permanen. Hanya menggertak pihak Agrinas agar memberikan kejelasan nasib kami. Ya sudah, kita putuskan tutup sementara dan tidak sampai seharian penuh," ujar Sugianto, Rabu (8/7/2026).

Sugianto menambahkan, setelah poin-poin penjelasan dari PT Agrinas turun dan dirasa cukup mewakili jawaban atas kegelisahan para karyawan, gerai-gerai tersebut langsung berangsur dibuka kembali. Beberapa toko bahkan langsung melayani pembeli pasca-ibadah salat Jumat, sedangkan sisanya baru aktif total pada esok paginya.

Sengkarut Slip Gaji: Rp76 Ribu Sehari dan Jauh di Bawah UMK

Kendati operasional telah pulih, dokumen poin penjelasan dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang diperoleh menunjukkan masih adanya persoalan struktural yang mendasar, terutama menyangkut formula pengupahan.

Dalam poin penjelasan tersebut, manajemen menetapkan bahwa jumlah hari kerja efektif dalam sebulan adalah 25 hari. Walhasil, nominal akhir gaji yang diterima para staf di lapangan akan disesuaikan secara langsung dengan akumulasi kehadiran yang tercantum dalam formulir absensi digital. Sistem inilah yang dituding menjadi biang keladi di balik timpangnya nominal pendapatan antar-pekerja, meski pihak PT Agrinas juga sempat mengakui adanya galat (error) input pada sistem penggajian mereka.

Jika dibedah secara matematis, total gaji utuh yang dijanjikan kepada para pekerja koperasi adalah sebesar Rp1,9 juta per bulan. Jika angka tersebut dibagi dengan batas 25 hari kerja, maka upah riil yang dibawa pulang pekerja hanya berkisar Rp76.000 per hari.

Angka pendapatan ini langsung memantik sorotan tajam lantaran dinilai menabrak regulasi ketenagakerjaan daerah. Pasalnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2026 telah ditetapkan secara resmi sebesar Rp2.685.983.

Kecurigaan Kepala Desa Terkait Minimnya Kontrak Kerja

Keluhan mengenai buruknya tata kelola internal koperasi ini juga diamini oleh Kepala Desa Campurejo, Bojonegoro, Edi Sampurno. Edi menyatakan bahwa gerai KDMP di wilayah hukum desanya memang sempat ikut mogok operasi akibat polemik kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan laporan yang masuk ke mejanya, Edi mengungkapkan fakta mengejutkan di mana variasi gaji pekerja di lapangan sangat tidak beraturan. Ada staf yang hanya menerima Rp1,2 juta, Rp1,4 juta, bahkan ia mengeklaim ada pekerja yang bonafiditasnya hanya dihargai senilai Rp76.000 akibat sistem potong absensi.

Kondisi buruk ini diperparah dengan fakta bahwa mayoritas pekerja lokal yang direkrut ternyata belum mengantongi dokumen kontrak kerja resmi hitam di atas putih sejak pertama kali gerai dibuka.

"Awalnya saya sendiri sudah menaruh curiga. Ini anak-anak (pekerja) kok proses diterimanya mudah sekali, tapi setelah jalan sekian lama, ternyata sama sekali tidak ada semacam kontrak kerja yang jelas dari pihak pengelola," pungkas Edi. (BM/red/dea)