Surabaya (BM) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Lampri bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono membuka rapat koordinasi (rakor) akhir tahun gugus tugas reforma agraria di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, optimistis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mampu menjadi solusi tegas dalam memberantas mafia tanah. Perpres baru ini menggantikan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dengan terobosan pembentukan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional serta pelibatan aparat hukum. “Kami memastikan kebijakan baru ini diterapkan secara optimal, termasuk evaluasi dan penyesuaian di daerah,” ujar Adhy saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Surabaya, Senin (18/11/2024). Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Lampri menambahkan, Gugus Tugas Reforma Agraria kini melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Di Jawa Timur, langkah ini diperkuat dengan Keputusan Gubernur terkait penyesuaian struktur tim reforma agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Tim ini menangani Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, hingga penanganan sengketa tanah. Semua disinergikan untuk menindak mafia tanah secara hukum,” tegasnya. Seperti diketahui, Jawa Timur mencatat capaian impresif dalam reforma agraria. Realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) mencapai 806.606 bidang atau 100%. Pengukuran tanah sudah mencapai 2,4 juta bidang, dan redistribusi tanah hampir selesai, dengan target tuntas pada akhir November 2024. Dirjen Penataan Agraria Kemen ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, mengapresiasi langkah Jatim yang relevan dengan visi nasional 2024–2029 untuk mengurangi ketimpangan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Reforma agraria harus jadi upaya terpadu untuk redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi,” ujar Yulia melalui konferensi virtual. Sebagai simbol keberhasilan, Gubernur Adhy menerima Sertifikat Elektronik Aset Pemprov Jatim dari BPN serta menyerahkan plakat penghargaan kepada anggota Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota.(dea/dicky)