SIDOARJO (BM)— Kabupaten Sidoarjo tampaknya tidak perlu repot-repot menyusun cetak biru pembangunan yang rumit untuk masa depannya. Ketua Palenggahan Tombo Oerip, Achmad Shodiq, S.H., M.H., M.Kn., baru saja membagikan resep instan berisi tujuh poin keramat yang diklaim bisa menyulap daerah ini menjadi kawasan maju, tertib, bersih, aman, dan sejahtera jika seluruh elemen mendadak kompak bersatu. Sungguh sebuah narasi yang sangat indah didengar telinga, terutama bagi masyarakat Sidoarjo yang sudah sangat terlatih memaklumi komedi situasi yang disajikan oleh daerahnya sendiri setiap hari.

Narasumber dengan sangat meyakinkan menekankan pentingnya pemerintahan yang responsif dan sistem pelayanan yang cepat. Sebuah tuntutan yang terdengar sangat mewah, mengingat Sidoarjo justru lebih konsisten dalam merawat tradisi estafet kepemimpinan yang berakhir di rompi oranye komisi antirasuah ketimbang merespons keluhan warga. Pelayanan publik yang katanya cepat pun sering kali bertransformasi menjadi arena uji kesabaran, di mana kalimat "sistem sedang gangguan" atau antrean yang mengular panjang telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang harus diterima dengan lapang dada.

Ketimpangan semakin menggelitik ketika poin ekonomi rakyat yang kuat dan lingkungan yang bersih disandingkan dengan realita di lapangan. Di saat narasi penguatan ekonomi digemakan, pusat perbelanjaan modern dan gurita gerai waralaba justru lebih tangguh menjajah ruang hidup hingga ke sudut-sudut desa, memaksa toko kelontong milik rakyat kecil perlahan mati suri. Urusan lingkungan pun tak kalah ajaib, karena alih-alih menyaksikan lingkungan yang asri, masyarakat justru disuguhi pemandangan abadi monumen lumpur Lapindo yang tak kunjung usai, ditambah bonus harian berupa aroma menyengat dari tempat pembuangan sampah yang kelebihan muatan serta aliran sungai yang lebih mirip etalase limbah plastik ketimbang ekosistem air yang sehat.

Tidak berhenti di situ, imbauan Achmad Shodiq mengenai pembentukan generasi muda yang bermoral dan infrastruktur merata terasa seperti sebuah dongeng pengantar tidur yang terlalu dipaksakan. Bagaimana mungkin moralitas pemuda bisa tumbuh subur jika ruang publik gratis dan wadah kreativitas minim fasilitas, sementara jalanan aspal yang rusak parah justru lebih ramah memfasilitasi naluri balap liar mereka di malam hari. Kerusakan infrastruktur ini bahkan telah berhasil menobatkan Sidoarjo sebagai daerah dengan wisata seribu lubang, di mana para pengendara dipaksa melakukan simulasi berkendara ekstrem yang mengancam keselamatan demi merasakan apa yang disebut pemerintah sebagai pembangunan.

Pada akhirnya, ketertiban sosial yang dicita-citakan narasumber tampaknya hanya akan menjadi hiasan di dalam dokumen laporan atau unggahan media sosial instansi terkait yang penuh pencitraan. Menyatukan ego para pemangku kebijakan yang sibuk mengamankan posisi dengan warga yang sibuk menyelamatkan diri dari kepungan banjir dan inflasi adalah sebuah mimpi di siang bolong. Selama tujuh poin kebutuhan tersebut hanya berakhir sebagai pemanis kata dalam ruang diskusi, maka status Sidoarjo sebagai daerah maju dan sejahtera akan tetap menjadi fiksi yang menghibur, sementara warganya harus terus berjuang sendiri menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak seindah teori. (Dea)