SIDOARJO (BM) – Belum genap satu tahun roda pemerintahan berputar, bahtera kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo sudah oleng dihantam badai konflik internal. Hubungan antara Bupati Subandi dan Wakilnya, Mimik Idayana yang seharusnya menjadi dwi tunggal penggerak pembangunan, kini retak dan dipertontonkan secara terbuka di panggung politik lokal. Puncaknya, kebijakan mutasi 61 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Bupati Subandi secara sepihak, menjadi pemantik yang menyulut api perseteruan hingga memaksa Wakil Bupati Mimik Idayana mengancam akan membawa prahara ini ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Konflik yang kini menjadi konsumsi publik ini sejatinya bermula dari benih miskomunikasi yang dibiarkan tumbuh liar tanpa mediasi. Namun, ia menjadi tak terkendali ketika Bupati Subandi, pada pertengahan September 2025, melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap puluhan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Kebijakan strategis ini, yang seharusnya menjadi keputusan kolektif untuk penyegaran birokrasi, justru diambil tanpa melibatkan sang wakil.

Wakil Bupati Mimik Idayana meradang. Keterlibatannya sebagai bagian dari Tim Penilai Kinerja (TPK) seolah dinafikan. Ia mengaku tidak hanya tidak diajak berkonsultasi, tetapi juga tidak mengetahui detail proses hingga nama-nama ASN yang digeser dari posisinya. Bagi Mimik, mutasi tersebut cacat prosedur dan melanggar mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan turunannya.

"Jelas ada pelanggaran mekanisme. Saya tidak mengetahui prosesnya, bahkan saat pelantikan berlangsung," tegas Mimik kepada media. Ia menyoroti bagaimana jumlah ASN yang dimutasi membengkak dari rencana awal yang hanya untuk mengisi sekitar 36 jabatan kosong, menjadi 61 orang. "Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa," lanjutnya.

Rencana pelaporan ke Kemendagri pun menjadi langkah politik yang tak terhindarkan. Mimik berharap pemerintah pusat dapat turun tangan untuk meluruskan kembali tata kelola pemerintahan di Sidoarjo yang dianggapnya telah melenceng dari relnya.

Di sisi lain, Bupati Subandi bergeming. Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi tersebut telah sesuai dengan regulasi dan merupakan bagian dari hak prerogatifnya sebagai kepala daerah untuk melakukan penyegaran organisasi demi optimalisasi pelayanan. "Mutasi ini sudah sesuai aturan. Soal haknya (Wabup) melaporkan kepada Mendagri, ini tidak ada masalah. Kita baik-baik saja," ujar Subandi, mencoba meredam kesan adanya perpecahan.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Perseteruan ini telah keluar dari ruang-ruang tertutup di pendopo dan kini menjadi diskursus hangat di kalangan warga Sidoarjo. Masyarakat yang menitipkan harapan pada pundak pasangan ini saat Pilkada, kini hanya bisa menjadi penonton drama politik yang menguras energi. Kekhawatiran pun merebak: jika pemimpinnya sibuk berkonflik, siapa yang akan mengurus nasib mereka?

Tokoh masyarakat dan pengamat politik lokal menyayangkan disharmoni ini. Mereka menilai, ketika elite sibuk dengan ego dan perebutan pengaruh, agenda-agenda kerakyatan berpotensi terbengkalai. Konsolidasi birokrasi yang seharusnya solid untuk menjalankan program pembangunan, kini justru terganggu oleh ketidakpastian dan potensi politisasi jabatan. Para ASN yang baru dimutasi pun bisa jadi bekerja dalam suasana tidak nyaman, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan publik, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.

Seruan agar kedua pemimpin menurunkan ego datang dari berbagai pihak, termasuk dari Partai Golkar Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Emil Dardak secara tegas mengingatkan bahwa kepala daerah harusnya akur dan sinergis, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Kini, bola panas ada di tangan Kemendagri. Desakan warga agar pemerintah pusat turun tangan bukan tanpa alasan. Mereka merindukan stabilitas dan kepastian. Tragedi pecah kongsi ini menjadi pelajaran mahal bahwa kemenangan dalam kontestasi politik adalah awal dari sebuah amanah besar, bukan akhir dari sebuah perebutan kekuasaan. Rakyat Sidoarjo menanti akhir dari geringging di pucuk pimpinan mereka, berharap badai ini segera berlalu agar kapal pembangunan daerah dapat kembali berlayar menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. (Dea)