SIDOARJO beritametro.id – Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, terus memantapkan komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2026. Memasuki bulan Agustus 2026, sirkulasi anggaran difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial, pembangunan infrastruktur berbasis warga, hingga dukungan kegiatan kebangsaan.

Mewakili Kepala Desa Kepatihan, Sekretaris Desa (Sekdes) Bapak Novianto selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) menegaskan bahwa seluruh alokasi belanja desa dirancang tepat sasaran dan akuntabel bersama Kaur Keuangan yang baru dilantik.

"Kami memastikan setiap rupiah dari APBDes kembali untuk kesejahteraan warga Kepatihan. Prioritas utama kami saat ini adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp300.000 per bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna mengentaskan kemiskinan ekstrem. Selain itu, alokasi wajib untuk insentif kader Posyandu dan TP PKK terus digelontorkan demi menekan angka stunting melalui validasi data tumbuh kembang anak secara berkala," ujar Sekdes Novianto saat memberikan keterangan di Kantor Desa Kepatihan.

Tak hanya sektor sosial, sektor pembangunan fisik di Desa Kepatihan turut menerapkan prinsip inklusif melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Proyek fisik lingkungan seperti pengerjaan drainase dan pemeliharaan jalan desa diwajibkan menggunakan sistem swakelola.

"Porsi anggaran proyek fisik minimal 50 persen kita alokasikan khusus untuk upah pekerja lokal, terutama warga kurang mampu dan yang belum memiliki pekerjaan tetap. Untuk mitigasi banjir, kami juga menyinkronkan pemeliharaan saluran Afvour Kepodang bersama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo agar wilayah kita bebas genangan saat musim hujan tiba," tambahnya.

Menyambut kemeriahan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI ke-81, Pemdes Kepatihan juga menyiapakan dana stimulus operasional untuk mendukung jalannya upacara, malam tirakatan, hingga perlombaan tradisional yang dikelola Karang Taruna serta jajaran RT/RW.

"Semua alokasi ini berjalan secara paralel dengan pemenuhan hak Penghasilan Tetap (Siltap) jajaran Pemdes. Untuk menjaga kualitas pertanggungjawaban, kami rutin menggelar 'Klinik SPJ' bersama tim pendamping dari Kecamatan Tulangan agar seluruh tata kelola administrasi keuangan akhir tahun tetap transparan dan akuntabel," tutup Novianto.(BM/Red/Dea)