Mode Gelap
Image
Minggu, 19 Juli 2026
Logo

DILANTIK JADI DIRJEN PPTR PUSAT, LAMPRI SIAP SIKAT TANAH TERLANTAR DAN PELANGGAR TATA RUANG!

DILANTIK JADI DIRJEN PPTR PUSAT, LAMPRI SIAP SIKAT TANAH TERLANTAR DAN PELANGGAR TATA RUANG!
DILANTIK JADI DIRJEN PPTR PUSAT, LAMPRI SIAP SIKAT TANAH TERLANTAR DAN PELANGGAR TATA RUANG!

JAKARTA beritametro.id – Belum lama meninggalkan bumi penegakan hukum pertanahan di daerah, sang "Eksekutor Lapangan" Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H., kini resmi mengomandoi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN. Dilantik langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Jakarta, mantan Kakanwil BPN Jatim dan Jateng ini langsung tancap gas membawa misi besar: menertibkan ruang nasional yang karut-marut akibat ulah para spekulan.

Tidak pakai lama, Lampri langsung menginstruksikan jajarannya di pusat hingga daerah untuk melakukan evaluasi performa ruang secara berkala dan ketat. Target utamanya sangat jelas: menyikat habis pemanfaatan tanah ilegal, menyita tanah-tanah terlantar untuk dialihkan bagi kepentingan rakyat, serta menindak tegas korporasi maupun individu yang nekat melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Komitmen Ketegasan Hukum Tata Ruang

Langkah ofensif ini diambil demi memastikan fungsi tanah dan ruang di seluruh penjuru tanah air benar-benar memberikan rasa keadilan, serta menutup rapat celah bagi para pengusaha yang berniat nakal.

"Pelayanan pertanahan di pusat tidak hanya bicara sertifikat digital, tapi tentang bagaimana kita mengendalikan hak atas tanah agar berkeadilan dan memiliki kepastian hukum tata ruang yang berkelanjutan. Jangan ada lagi pengusaha nakal yang seenaknya mengangkangi aturan tata ruang!" tegas sumber internal di lingkungan Ditjen PPTR menirukan komitmen kerja ke depan.

Perketat Sistem Monitoring Berbasis Digital

Di bawah komando barunya, Ditjen PPTR pusat memperketat sistem monitoring perwujudan tata ruang berbasis digital. Langkah taktis ini diambil demi memastikan pemanfaatan tanah nasional benar-benar tertib administrasi serta bebas dari intervensi mafia tanah berdasi yang kerap memanfaatkan celah batas wilayah.

Melalui pengawasan digital yang lebih presisi, ruang gerak spekulan dipastikan akan semakin sempit. Gebrakan dari pusat ini diharapkan mampu menyapu bersih konflik agraria kronis di berbagai penjuru tanah air.(BM/Red/Dea)

Komentar / Jawab Dari