Bakal Gelar Aksi Saat Musda Partai Demokrat, Mapekat Ingin Sampaikan Aspirasi ke AHY
SURABAYA (BM) – Kelompok massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan dan Transparansi (Mapekat) Surabaya berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu (29/8/2026). Aksi tersebut akan digelar di depan Hotel Samator, Jalan Kedung Baruk, Surabaya, lokasi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan menghadiri agenda tersebut.
Koordinator aksi Mapekat, Wiwin mengatakan aksi itu dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran DPD maupun DPP Partai Demokrat. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta agar Partai Demokrat memberikan sanksi terhadap Sukur Priyanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Kami meminta DPD dan DPP Partai Demokrat mengambil tindakan tegas terhadap Sukur Priyanto, termasuk pemberhentian atau penonaktifan, karena yang bersangkutan diduga memiliki gelar akademik yang tidak sah,” ujar Wiwin.
Menurut dia, persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari internal Partai Demokrat karena Sukur Priyanto tidak hanya menjabat sebagai anggota legislatif, tetapi juga sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten.
Selain Sukur Priyanto, Mapekat juga meminta Partai Demokrat memberikan sanksi terhadap Sri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Wiwin menuding terdapat dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang terkait keterlibatan Sukur Priyanto sebagai narasumber dalam kegiatan seminar yang digelar di DPRD Jawa Timur.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni mengundang Sukur Priyanto yang tidak lain adalah kakak kandungnya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seminar di DPRD Jawa Timur” katanya.
Wiwin menegaskan, aksi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Mapekat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung bertepatan dengan pelaksanaan Musda VII Partai Demokrat di Surabaya.
Mapekat berharap jajaran DPP Partai Demokrat tidak mengabaikan tuntutan yang mereka sampaikan dan mengambil langkah sesuai ketentuan internal partai. (arf/tit)
