JAKARTA (BM) - Kritik terhadap pemerintah dinilai tidak semestinya dibalas dengan kemarahan atau pelabelan. Presiden Prabowo Subianto diminta menjawab kritik dengan data dan argumentasi, bukan dengan menyebut pihak yang mengkritik sebagai “goblok”.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Abdul Aziz, merespons ucapan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar dan dinilai melontarkan fitnah. Presiden juga mengutip Surah Al-Baqarah ayat 191 sebelum mengatakan, “saking pinternya, saking pinternya, jadi goblok.”

Menurut Abdul Aziz, semangat Presiden untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan komitmen penting. Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses koreksi. “Kritik harus dilawan dengan data, bukan dengan kata ‘goblok’,” tegas Abdul Aziz dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2026).

Dia mengatakan, jika sebuah kritik dianggap salah, pemerintah dapat membantahnya dengan argumentasi. Jika data yang digunakan keliru, pemerintah dapat meluruskannya dengan data. Sedangkan apabila benar-benar dianggap sebagai fitnah, unsur fitnah tersebut harus dibuktikan. “Jangan semua kritik diletakkan dalam satu keranjang bernama fitnah,” ujarnya.

Abdul Aziz menilai persoalan utamanya bukan sekadar tinggi-rendahnya intonasi Presiden. Yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan merespons kritik. Menurut dia, Presiden memiliki ruang dan perangkat pemerintahan yang besar untuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, maupun mengoreksi informasi yang dianggap keliru.

GMPK juga meminta kritik dan fitnah dibedakan secara objektif. Sebab, kritik terhadap kebijakan tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai serangan terhadap pribadi maupun pemerintah.

Di sisi lain, Abdul Aziz menegaskan para pakar juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kejujuran intelektual. Pendapat yang disampaikan harus didasarkan pada data, metodologi dan fakta, bukan tuduhan tanpa dasar. “Kalau ada pakar yang dianggap keliru, undang, duduk bersama, buka datanya, uji argumentasinya,” katanya.

Menurut dia, forum dialog justru akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Jika pemerintah benar, publik dapat melihat dasar argumentasinya. Sebaliknya, jika kritik terbukti benar, pemerintah memiliki kesempatan memperbaiki kebijakan. “Negara tidak menjadi lemah karena kritik. Negara justru menjadi kuat ketika mampu mengelola kritik secara dewasa,” ujar Abdul Aziz.

GMPK mendorong Presiden dan pemerintah tidak membangun pola hubungan “pemerintah versus pengkritik” dengan kalangan akademisi maupun pakar. Kritik, menurut Abdul Aziz, seharusnya dapat menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan di berbagai sektor.

Pria yang juga Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) ini mengingatkan bahwa Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional, sementara kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Karena itu, GMPK meminta Presiden menjadikan kritik sebagai energi koreksi, bukan alasan untuk mempertajam polarisasi. “Ketegasan seorang pemimpin tidak harus diwujudkan melalui kata-kata keras. Ketegasan justru dapat hadir melalui data, argumentasi, keterbukaan dan kesediaan berdialog,” katanya.

Abdul Aziz menambahkan, perdebatan mengenai kata “goblok” berpotensi menggeser substansi persoalan. Publik akhirnya lebih sibuk membahas pilihan kata dibanding menguji apakah kritik terhadap kebijakan pemerintah benar atau keliru. “Kalau mereka fitnah, bongkar dengan bukti. Kalau mereka keliru, koreksi dengan data. Tetapi jika kritiknya ternyata benar, pemerintah harus berani memperbaiki kebijakan,” ujarnya.

GMPK menegaskan Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat sekaligus terbuka terhadap kritik. Para pakar pun dinilai tetap memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan setiap analisis dan tuduhan yang disampaikan. “Kritik boleh keras. Pemerintah boleh tegas. Tetapi martabat jabatan Presiden harus tetap lebih tinggi daripada sekadar memenangkan tepuk tangan dalam sebuah forum,” pungkas Abdul Aziz. (arf/tit)