SURABAYA (BM) - Sebanyak 50 advokat dan akuntan publik di Surabaya mengikuti pendidikan kurator dan pengurus yang diselenggarakan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Hotel Shangrilla Surabaya, Senin (6/5/2024). Dalam pendidikan ini, AKPI akan memberikan pelatihan pendidikan kurator berperkara di tingkat internasional.

Pelatihan kurator ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum AKPI Imran Nating. Pendidikan kurator yang akan berlangsung selama 14 hari ini juga dihadiri langsung Sekretaris Jenderal AKPI Nien Rafles Siregar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Sekretaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kepada wartawan, Imran Nating mengatakan bahwa pendidikan kurator dan pengurus ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan AKPI. “Selain memberikan pendidikan profesi kurator dan pengurus, tujuan lain yakni para advokat dan akuntan publik yang menjadi peserta pendidikan ini juga akan dilatih, diajari dan diberi wawasan tentang UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” ujarnya.

Ia mengatakan, antusiasme advokat dan akuntan publik yang ingin menggeluti profesi kurator dan pengurus sangat tinggi, walaupun biaya pendidikannya mencapai Rp 50 juta. “Tingginya biaya pendidikan kurator dan pengurus sebesar Rp 50 juta tidak jadi penghalang bagi para peserta. Hal itu dapat dilihat dari antusiasme peserta yang mendaftar,” papar Imran.

Imran menjelaskan, materi pendidikan kurator dan pengurus yang diselenggarakan AKPI tiap tahunnya tetap sama. “Para peserta pendidikan kurator dan pengurus angkatan ini akan diperkenalkan, dilatih dan diajari tentang hukum kepailitan dan PKPU secara menyeluruh,” ungkap Imran.

Nantinta para peserta, kata Imran, juga akan diberi pendidikan dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembayaran utang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tak hanya pendidikan, para peserta juga akan menghadapi ujian. “Ada dua macam ujian. Pertama adalah ujian tulis dan tahap selanjutnya adalah ujian lisan,” papar Imran.

Bagi para peserta yang dinyatakan lulus, AKPI akan merekomendasikan yang bersangkutan kepada Kementerian Hukum dan HAM, supaya mendapatkan izin atau lisensi sebagai kurator dan pengurus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AKPI Nien Rafles Siregar menambahkan, para peserta pendidikan kurator dan pengurus ini akan mendapatkan update materi yang berkaitan dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU. “Pada pendidikan angkatan ini akan diperkenalkan adanya perubahan dari Mahkamah Agung (MA) berupa surat edaran yang menyangkut tentang UU Pailit dan PKPU,” jelasnya.

Salah satu materi paling penting juga yang diajarkan kepada para calon kurator dan pengurus adalah berkaitan dengan perilaku dan bagaimana seorang kurator maupun pengurus dapat menjalan tugas dan tanggung jawab profesinya dengan benar dan profesional. “Bukan hanya tentang perilaku, dalam pendidikan ini juga diajarkan bagaimana seorang kurator dan pengurus dapat menjalankan profesinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Tak hanya itu, para peserta juga akan diajari dan dilatih tentang pergaulan profesi kurator dan pengurus, baik di tingkat Asean maupun di tingkat internasional. “Materi tentang pergaulan kurator dan pengurus ini akan ditemui para peserta di materi pendidikan yang disebut cross border international,” kata Nien.

Dalam materi cross border international ini, kata Nien, para peserta pendidikan kurator dan pengurus akan diperlihatkan dan diajak diskusi tentang isu-isu seputar dunia kepailitan dan PKPU, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di tingkat Asean bahkan internasional. (arf/tit)