SURABAYA (BM) – Sekolah Trisila Surabaya melayangkan surat ke Presiden Prabowo Subianto atas rencana eksekusi lahan yang berdiri gedung sekolah TK, SD, SMP, SMA Trisila. Dalam surat tersebut, sekolah Trisila melalui Yayasan Trisila meminta agar proses eksekusi dilakukan secara adil dengan tetap mematuhi amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mensyaratkan adanya ganti rugi bersamaan dengan pengosongan.

Sudiman Sidabukke, kuasa hukum Yayasan Trisila menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak tanpa adanya realisasi ganti rugi. “Ganti rugi itulah yang kami harapkan untuk mengganti membuat sekolah di tempat yang lain. Bukan hanya pengosongan, tapi ganti kerugian hanya janji-janji,” ujar Sidabukke, Selasa (14/1/2025).

Ia menambahkan, putusan MA telah mengatur bahwa pengosongan lahan hanya dapat dilakukan jika pihak penggugat, dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), memberikan ganti rugi secara bersamaan. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi.

“Yayasan Trisila hanya diberikan janji saja, meminta kami mencari lokasi, tapi sampai sekarang tidak diberikan,” jelasnya.

Menurut Sidabukke, Ketua PN Surabaya saat masih dijabat Nursyam pada 2019 telah menegaskan bahwa tanpa ganti rugi, eksekusi tidak dapat dilakukan. Namun, pada Desember 2024, Ketua PN Surabaya yang baru melakukan konstatering di lapangan yang dianggap sebagai langkah awal eksekusi.

“Panitera PN bilang, ini dieksekusi dulu, uang ganti ruginya menyusul. Nah, di situ saya keberatan. Oke, kalian laksanakan, tapi sesuai amar putusan, bahwa harus bersamaan. Kosongkan dan harus disertai ganti kerugian,” tegasnya.

Yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1966 ini kini dalam kondisi memprihatinkan. Jumlah murid dan guru terus berkurang akibat sengketa yang tak kunjung berakhir. “Murid tinggal 5. Guru juga tinggal sedikit. Saya rasa mereka ini terintimidasi. Murid tidak bisa masuk gerbang karena dikuasai oleh Rajawali (PT RNI),” ujar Sudiman.

Untuk itu, sekolah Trisila melalui Yayasan Trisila telah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Agung, serta Menteri BUMN untuk meminta perhatian khusus terhadap kasus ini.

“Karena apa, karena sekolah ini untuk mendidik masyarakat pada lapisan bawah. Itu yang semangat dan perjuangan kami dalam kasus ini. Tidak ada yang lain,” tutup Sudiman. (arf/tit)