TRANS-PARANSI LAYANAN SAMSAT KETINTANG DIPERTANYAKAN
SURABAYA – Komitmen pelayanan prima di Kantor Bersama Samsat Ketintang (Surabaya Selatan) kini tengah menjadi sorotan tajam setelah mencuatnya keluhan warga mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan ketimpangan prosedur di loket pelayanan.
Alih-alih mendapatkan penyelesaian cepat, warga yang berniat mencari keadilan justru membentur dinding tebal lantaran Kepala Urusan (Paur/Pamin) Samsat selaku penanggung jawab harian dinilai sangat sulit ditemui demi memberikan ruang klarifikasi.
Persoalan ini memanas ketika salah satu wajib pajak merasa dipersulit secara sepihak saat mengurus berkas mutasi kendaraan roda dua miliknya. Korban mendapati adanya indikasi perbedaan tarif di luar ketentuan resmi (PNBP) yang diduga dimainkan oleh oknum internal.
Merasa haknya sebagai warga negara yang taat pajak dicoreng, ia berusaha menemui Paur Samsat Ketintang guna melaporkan diskriminasi pelayanan tersebut.
Namun sayang, ruang kerja pejabat tersebut kerap kosong dan petugas jaga selalu berdalih bahwa pimpinan sedang rapat eksternal atau sedang dinas luar."Kami ke sini untuk membayar pajak secara resmi, bukan untuk dipersulit oleh prosedur yang tidak transparan.
Saat kami meminta penjelasan dari perwira yang bertugas, aksesnya justru ditutup rapat," keluh seorang warga di area tunggu Samsat.
Meskipun dalam klarifikasi susulan pihak Pamin Samsat Ketintang, Iptu Lingga Permana Ersan, S.H., membantah tudingan pungli tersebut dan menyatakan bahwa kasus itu murni kesalahpahaman akibat adanya tunggakan denda resmi wajib pajak, publik tetap mengkritik buruknya akses komunikasi langsung di lapangan.
Sulitnya menemui pimpinan di saat terjadi konflik pelayanan dinilai memperlebar ruang ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Samsat Surabaya Selatan. (Dea)
