Mode Gelap
Image
Rabu, 18 November 2026
Logo

Besok Diperiksi, Plt Direksi KBS Tunjukkan Setoran Dividen Rp 5 Miliar ke Pemkot Surabaya

Besok Diperiksi, Plt Direksi KBS Tunjukkan Setoran Dividen Rp 5 Miliar ke Pemkot Surabaya
Manajemen KBS bersama kuasa hukumnya Masbuhin menunjukkan setoran deviden miliaran rupiah PDTS KBS.

SURABAYA (BM) – Di tengah pengusutan perkara dugaan penyimpangan anggaran periode 2025–2026 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, jajaran manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengklaim telah menorehkan capaian finansial bersejarah. Mereka menyebut mampu menyetorkan dividen miliaran rupiah ke kas daerah setelah lebih dari satu dekade kosong.

Klaim tersebut disampaikan kuasa hukum manajemen KBS, Masbuhin, dalam konferensi pers jelang pemeriksaan empat kliennya di bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) besok. Keempat saksi yang bakal diperiksa penyidik itu terdiri atas satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua Pelaksana Tugas (Plt) Direksi, serta satu Kepala Departemen Keuangan KBS.

Masbuhin mengatakan, meski baru mengemban jabatan dalam waktu singkat pada periode 2025–2026, kedua Plt direksi bersama Bawas tersebut berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp 5 miliar ke Pemkot Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah itu belum pernah terwujud sejak periode 2013 hingga 2024. ”Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah ini jadi bukti konkret bahwa klien kami bertujuan menyehatkan perusahaan serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” ujar Masbuhin, Rabu (18/11).

Terkait pengeluaran dana kas perusahaan yang kini didalami penyidik, Masbuhin menegaskan peristiwa itu bukan kejahatan yang dilandasi niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri sendiri. Dia menyebut pencairan kas terjadi akibat kepanikan saat menghadapi persoalan hukum. ”Tidak ada satu rupiah uang pun dari dana tersebut mengalir ke kantong pribadi para direksi maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.

Menurut Masbuhin, keluarnya uang kas itu berkaitan erat dengan permintaan uang oleh oknum pengacara yang diduga menjanjikan penutupan perkara, dengan mencatut nama institusi Kejari Tanjung Perak. ”Kalau oknum pengacara tadi itu tidak meminta uang ke KBS, tentu tidak akan ada uang yang akan dikeluarkan,” bebernya.

Dia meyakini pencatutan nama Kejari Tanjung Perak untuk menghentikan perkara tersebut murni kebohongan karena faktanya penyidikan di Kejati Jatim tetap berjalan terus. ”Klien kami ini adalah korban, termasuk juga nama Korps Adhyaksa yang diseret-seret itu adalah sebagai korban,” imbuhnya.

Menanggapi langkah oknum pengacara tersebut yang telah melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polda Jatim, Masbuhin mengaku menghormatinya sebagai hak pembelaan. Namun, Masbuhin menyebut KBS juga mempertimbangkan langkah hukum untuk membawa persoalan itu ke ranah pidana umum atas dugaan penipuan dan penggelapan uang KBS.

Perlu diketahui, pengusutan dugaan korupsi di tubuh PDTS KBS periode telah diusut Pidsus Kejati Jatim sejak Maret 2026 lalu. Masbuhin memastikan keempat kliennya beserta seluruh pegawai KBS yang diperiksa bersikap kooperatif dengan menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis secara terbuka kepada penyidik. (arf/tit)

Komentar / Jawab Dari