Navigasi Tantangan: Strategi Dirjen PPTR Lampri Mengurai Tunggakan Pertanahan
JAKARTA – Langkah strategis 100 hari kerja Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H. sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) kini diuji oleh "warisan" persoalan menahun. Kendala utama yang dihadapi terletak pada rigiditas regulasi, di mana prosedur hukum penertiban tanah terlantar membutuhkan waktu verifikasi yang panjang, serta ketidaksinkronan data spasial antarwilayah yang menghambat efektivitas teknologi Geo-AI.
Lampri kini fokus menuntaskan tunggakan raksasa, termasuk penanganan ratusan titik pelanggaran tata ruang di kawasan strategis dan penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih yang merupakan produk hukum masa lalu. Selain itu, penertiban terhadap ratusan badan hukum perkebunan yang beroperasi tanpa HGU sah serta audit puluhan ribu hektar lahan yang terindikasi terlantar menjadi prioritas mendesak untuk segera diselesaikan.
Guna mengatasi hambatan birokrasi tersebut, Lampri memperkuat mitigasi risiko hukum dan audit internal. Langkah ini memastikan setiap kebijakan penertiban memiliki akuntabilitas tinggi sehingga tidak mudah dipatahkan melalui gugatan pengadilan. "Kita melakukan pembersihan sistem sekaligus penegakan aturan demi kepastian hukum yang hakiki," tegasnya. Komitmen tanpa kompromi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengendalian ruang yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (dick/dea).
