DENPASAR – Ekspektasi besar masyarakat Bali terhadap pembenahan karut-marut persoalan pertanahan di Pulau Dewata kini berada di pundak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo.

Namun, di tengah janji manis reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia tanah, publik mulai mempertanyakan realisasi nyata dari komitmen tersebut.

Alih-alih menyusut, letupan konflik agraria di sejumlah titik krusial justru terus mencuat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bali sebelumnya mencatat adanya belasan konflik pertanahan besar yang belum menemui titik terang.

Mulai dari sengketa tumpang tindih lahan bernilai tinggi di kawasan pariwisata Badung dan Denpasar, sengkarut tanah adat, hingga persoalan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan modus nominee yang kian masif.

"Kami butuh aksi nyata di lapangan, bukan sekadar seremonial gelar kasus atau sosialisasi regulasi. Banyak warga lokal yang kehilangan hak atas tanahnya karena administrasi masa lalu yang kacau, dan BPN hari ini terkesan lamban memulihkan hak-hak tersebut," ujar seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat menilai, lambatnya eksekusi pembatalan sertifikat yang cacat hukum administrasi dan minimnya transparansi dalam pengusutan oknum internal BPN yang diduga bermain dengan mafia tanah, menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi.

Program "Gelar Kasus Pertanahan Transparan" yang digelorakan pihak Kanwil kini diuji. Apakah program tersebut benar-benar menjadi solusi berkeadilan bagi rakyat kecil, atau justru hanya menjadi tameng administratif untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa?

Publik kini menunggu ketegasan Kakanwil BPN Bali untuk melakukan bersih-bersih internal secara radikal dan menyelesaikan sengketa struktural demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat hukum adat di Bali.(dea)