SIDOARJO beritametro.id – Penanganan insiden keracunan massal yang menimpa para pelajar dan santri di Kabupaten Sidoarjo terus dikawal ketat oleh instansi berwenang. Berdasarkan penjelasan resmi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena langkah tersebut memerlukan kehati-hatian tinggi serta pertimbangan matang atas dampak luas yang ditimbulkannya.

Dalam keterangannya, dr. Lakhsmie merinci tiga faktor pertimbangan utama mengapa status KLB belum diambil. Pertimbangan pertama menyangkut pembiayaan, di mana perubahan status peristiwa menjadi KLB akan otomatis mengubah mekanisme serta tanggung jawab anggaran penanganan medis di lapangan. Pertimbangan kedua adalah aspek politis, mengingat dampak penetapan KLB dapat memengaruhi arah kebijakan daerah serta penilaian publik terhadap kelanjutan program strategis. Faktor ketiga berkaitan dengan dampak regulasi dan teknis, di mana terdapat prosedur hukum serta birokrasi rumit yang harus dipenuhi secara cermat.

Meski tidak menetapkan status kedaruratan KLB, Dinkes Sidoarjo memastikan bahwa seluruh proses penanganan medis korban tetap berjalan optimal berkat koordinasi intensif yang dijalin bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Upaya penyelamatan jiwa dan pemulihan kesehatan para santri menjadi fokus utama tanpa harus terhambat oleh formalitas birokrasi yang kaku.

Terkait kondisi pasien dan rujukan, tercatat sebanyak 116 santri mengalami gejala kambuhan dan harus dievakuasi secara darurat ke enam rumah sakit rujukan terdekat. Hingga hari Rabu, 9 September 2026, mayoritas pasien sejumlah 106 orang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing, sementara sebagian kecil lainnya masih harus menjalani perawatan intensif serta observasi lanjutan di rumah sakit rujukan seperti RS Siti Hajar dan RSUD RT Notopuro.

Menyikapi kebijakan penanganan insiden ini, pengamat kebijakan publik Aris Setiawan, M.Si., menilai bahwa kehati-hatian birokrasi merupakan langkah taktis untuk meredam kepanikan massal. "Pemerintah daerah tentu berhitung matang agar penanganan medis di rumah sakit tidak terganggu oleh polemik administratif. Yang terpenting saat ini adalah jaminan kesembuhan para santri dan akuntabilitas penanganan di faskes," ungkap Aris.

Sementara itu, praktisi kesehatan dr. Rahmat Hidayat, M.Kes., menyoroti pentingnya pengawasan mutu pada rantai distribusi makanan massal. "Insiden keracunan pada program makan bergizi harus menjadi alarm keras bagi pengelola logistik untuk memperketat uji higienitas. Sinergi Dinkes Kabupaten dan Provinsi mutlak diperlukan agar standar keamanan pangan terjaga secara konsisten di masa mendatang," tutup Rahmat.(BM/Red/Dea)