JAKARTA BM – Dinamika di internal Korps Adhyaksa mencapai puncaknya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah secara resmi dinyatakan mundur dari jabatannya. Langkah ini langsung memantik perhatian luas dari publik, sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi dan rumor yang sempat berputar kencang di ruang siber dan meja-meja diskusi politik beberapa waktu terakhir.

Mundurnya salah satu jenderal lapangan paling berpengaruh di Gedung Bundar ini memicu gelombang sentimen mendalam di tengah masyarakat. Publik secara realistis menilai bahwa memang tidak ada satu pun lembaga penegak hukum yang benar-benar bersih dan sempurna di negeri ini. Godaan kekuasaan selalu menyisakan celah bagi munculnya oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan demi keuntungan sepihak.

Namun, di tengah sinisme tersebut, langkah yang diambil Kejaksaan Agung dalam merespons badai hukum ini justru menuai apresiasi. Rekam jejak menunjukkan bahwa ketika ada dugaan pelanggaran yang melibatkan anak buahnya—bahkan di level perwira tinggi sekalipun—institusi Kejaksaan Agung dinilai konsisten untuk tidak pasang badan, tidak melindungi, dan membiarkan proses hukum eksternal berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi.

Ketegasan sikap objektif inilah yang diduga kuat menjadi jangkar penahan mengapa tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap Kejaksaan Agung hingga kini masih berada di level yang cukup tinggi dibandingkan institusi penegak hukum lainnya.

Ibarat pepatah kuno, "Tak ada gading yang tak retak, tetapi seretak-retaknya gading, harganya masih tetap mahal." Filosofi itulah yang hari ini melekat pada wajah Kejaksaan Agung; meskipun diterpa badai dan cacat internal oleh ulah personelnya, marwah serta nilai kelembagaannya tetap berdiri berwibawa karena keberanian mereka untuk bersih-bersih rumah sendiri.

Kini, publik menaruh harapan besar agar komitmen radikal seperti ini terus dipertahankan tanpa kompromi ke depan. Langkah pembersihan internal secara transparan ini diharapkan bisa menjadi role model atau cetak biru konkrit bagi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya di Indonesia.

Sebab dengan kerelaan melepas ego sektoral dan ketegasan memotong tangan yang kotor, kepercayaan masyarakat terhadap supremasi penegakan hukum akan semakin mengakar kuat. Dukungan rakyat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi pun dipastikan tidak akan kendor. Bravo, Pak Kumis! Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah harga mati demi masa depan bangsa.(BM/red/dea)