SURABAYA (BM) - Berbagai kasus hukum yang menyeruak ke publik menjadi perhatian serius masyarakat, salah satunya kasus yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum, seperti mantan Jampidsus, tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat.

Dalam perspektif Dr. Andik Matulessy, MSi, Dosen Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, salah satu dampak utamanya adalah menurunnya kepercayaan publik (public trust) terhadap aparat penegak hukum.

“Dugaan penyimpangan oleh seorang pejabat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi secara keseluruhan, sehingga masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap proses penegakan hukum,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Pusat Periode 2022-2026, Rabu (22/07).

Dr Andik menambahkan, menurut Social Learning Theory dari Albert Bandura, individu belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya. “Dalam konteks ini, pejabat publik merupakan figur yang memiliki pengaruh sebagai model sosial,” ulasnya.

Menurutnya, apabila masyarakat melihat penyalahgunaan kewenangan yang tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, sebagian individu dapat membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut dapat ditoleransi atau merupakan hal yang lumrah.

“Sebaliknya, penanganan kasus yang transparan, adil, dan akuntabel memberikan pembelajaran bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan norma integritas,” paparnya lagi.

Dengan demikian sambung Dr Andik, dampak psikologis masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang pejabat, tetapi juga oleh bagaimana institusi penegak hukum merespons kasus tersebut.

“Respons yang profesional dan konsisten berperan penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat serta mencegah berkembangnya pembelajaran sosial yang negatif,” pungkas Dr Andik.