JAKARTA BM – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya muncul ke publik sekaligus mematahkan berbagai spekulasi liar yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Melalui konferensi pers resmi yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Febrie membantah keras rumor mengenai pengunduran dirinya dan menegaskan bahwa ia tetap fokus menjalankan instruksi pimpinan.

"Rumor mengenai rencana pengunduran diri itu tidak benar. Saya tegaskan secara resmi bahwa saya masih bekerja seperti biasa dan terus menerima perintah dari pimpinan untuk menyelesaikan seluruh pemberkasan kasus yang sedang berjalan," ujar Febrie di hadapan awak media.

Terkait rentetan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Febrie menyatakan bahwa secara institusional Kejaksaan Agung sangat menghormati seluruh proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Korps Bhayangkara. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memilah informasi agar tidak terbentuk opini publik yang menyimpang dari fakta hukum sebenarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jampidsus juga memberikan klarifikasi mendetail mengenai sejumlah aset yang belakangan ini menjadi sorotan media, termasuk hasil penggeledahan tim gabungan Polri.

Febrie mengakui bahwa rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, memang merupakan properti pribadi miliknya yang sudah dibeli sejak lama. Sementara terkait temuan uang tunai dan emas batangan, ia mengeklaim bahwa seluruh barang berharga tersebut memiliki asal-usul pemilik yang jelas serta berkaitan dengan kegiatan yang legal.

"Seluruh temuan aset tersebut dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui jalur hukum formal. Saya juga menegaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam kepemilikan bisnis restoran atau ruko di Cipete yang sempat digeledah kemarin," tambahnya.

Saat dikonfirmasi mengenai isu yang mengaitkan namanya dengan kasus pemadaman listrik total (blackout) di wilayah Sumatera, Febrie mengaku heran dan tidak memahami korelasi perkara tersebut dengan dirinya. Menurutnya, sengkarut pasokan batu bara untuk PLTU yang diduga menjadi pemicu pemadaman sebaiknya melewati proses audit menyeluruh terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang sebelum ditarik ke ranah hukum pidana.

Di akhir keterangannya, Febrie menegaskan bahwa Kedeputian Tindak Pidana Khusus saat ini tetap memprioritaskan penyidikan perkara-perkara strategis nasional. Fokus utama Gedung Bundar saat ini adalah membongkar megakorupsi di sektor tata kelola pertambangan serta praktik rekayasa harga (transfer pricing) yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga berkomitmen penuh untuk ikut mengawal dan mengawasi akuntabilitas pelaksanaan program strategis pemerintah, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar berjalan bersih dan tepat sasaran. (BM/DEA)