Mode Gelap
Image
Kamis, 19 November 2026
Logo

Penjual Nasi Goreng Disomasi Kosongkan Tanah, Ning Lia Perjuangkan Haknya

Penjual Nasi Goreng Disomasi Kosongkan Tanah, Ning Lia Perjuangkan Haknya
DPD RI Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia

SURABAYA (BM) – Sudah belasan tahun menempati lahan yang dibelinya sendiri, seorang penjual nasi goreng justru terancam kehilangan haknya. Dia mendadak menerima surat somasi pengosongan tanah dari pihak lain yang sama sekali tidak pernah bertransaksi dengannya.

Nasib nahas itu dialami Joni yang mengaku membeli sebagian lahan dari pemilik lama, Sri Indah Mujiati sejak 2010 seharga Rp 170 juta. Dia menolak keras somasi tersebut karena merasa sah membeli lahan itu jauh sebelum persoalan sengketa muncul. ”Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain,” tegas Joni.

Posisi Joni terjepit lantaran bidang tanah yang dibelinya belum dipisahkan dari sertifikat induk. Saat transaksi berlangsung pada 2010, dia hanya menerima fotokopi sertifikat resmi atas nama Sri Indah Mujiati karena dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.

Joni pun mempertanyakan kejanggalan sengketa antara pemilik lama dan pihak bernama Tomi yang mendadak menyeret lahannya. ”Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu bagaimana?” ujarnya dengan nada bingung.

Dia berharap lahan miliknya tidak ikut diseret dalam perkara utang piutang pihak lain. ”Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.

Persoalan ini turut menyedot perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama. Ning Lia--sapaan akrabnya--menyoroti ketimpangan nilai antara utang sekitar Rp 300 juta dengan aset tanah yang kini disengketakan senilai lebih dari Rp 3 miliar. ”Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp 300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp 3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.

Menurutnya, perkara tersebut tidak cukup dilihat sebatas dokumen administratif kepemilikan semata. Riwayat hubungan utang piutang, dokumen perjanjian, hingga proses peralihan hak atas tanah harus ditelusuri secara menyeluruh agar negara hadir memberi kepastian hukum bagi warga yang dirugikan. (arf/tit)

Komentar / Jawab Dari