BANDUNG beritametro.id – Fenomena membengkaknya jumlah lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Mei 2026, sebanyak 1.033.182 lulusan sarjana (D4/S1, S2, hingga S3) di Indonesia tercatat masih menganggur.

Angka tersebut menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran secara nasional, sekaligus menandai lonjakan tren yang konsisten naik dalam empat tahun terakhir—bermula dari 7,98 persen pada 2022 hingga kini menyentuh 14,31 persen pada 2026.

Mahasiswa Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja

Melihat fakta memprihatinkan tersebut, gelombang keresahan mulai bermunculan dari kalangan mahasiswa di Jawa Barat. Kelompok mahasiswa secara terbuka mempertanyakan komitmen dan realisasi janji Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mematok target penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

Ketua PMKRI Bandung, Bertrand Petrus Orinbau, menilai bahwa sejumlah program prioritas pemerintah saat ini, seperti Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum menyentuh dan menyerap kualifikasi tenaga kerja terdidik secara optimal.

"Dalam temuan kami, diduga banyak pekerja ditempatkan tidak sesuai kemampuannya. Akibatnya, efektivitas program dalam menyerap tenaga kerja terdidik masih terbatas. Di manakah janji 19 juta pekerjaan itu?" ujar Bertrand.

Masalah Mismatch Kompetensi dan Kebutuhan Industri

Di sisi lain, kalangan akademisi dan mahasiswa menyoroti bahwa krisis pengangguran terdidik ini bukan semata-mata dipicu oleh minimnya ketersediaan lowongan kerja, melainkan juga akibat jurang pemisah (mismatch) yang lebar antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan riil dunia industri.

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Mohamad Adzanu Satria Putra, menegaskan urgensi pemerintah untuk segera menyelaraskan kebijakan perguruan tinggi dengan iklim pasar kerja modern.

"Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan memiliki peluang kerja yang lebih besar," tegas Adzanu.

Pemprov Jabar Janjikan Dorongan Pertumbuhan Ekonomi

Merespons sorotan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan laju pengangguran di wilayahnya. Pemprov Jabar memfokuskan langkah pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan dasar guna merangsang masuknya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mampukah langkah intervensi pemerintah pusat dan daerah meredam lonjakan pengangguran terdidik ini sebelum dampaknya makin meluas? Publik kini menunggu langkah konkret selarasnya pasar kerja dengan pencetakan lulusan sarjana di tanah air.(BM/Red/Dea)