JAKARTA beritametro.id – Keputusan monumental Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet secara sepihak menyedot perhatian publik. Meski keputusan ini menjadi angin segar bagi hak-hak konsumen, para ahli mengingatkan adanya potensi dampak susulan terhadap tarif dan skema paket internet di Indonesia.

Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (23/7/2026), MK menetapkan bahwa sisa kuota prabayar merupakan hak milik konsumen yang memiliki nilai ekonomi. Oleh sebab itu, operator diwajibkan menyediakan opsi rollover (akumulasi), perpanjangan masa aktif, transfer kuota, kompensasi, hingga pengembalian dana.
Perubahan Peta Bisnis Operator Seluler

Pakar keamanan siber dan teknologi informasi, Alfons Tanujaya, menilai langkah hukum ini mempertegas posisi tawar masyarakat di hadapan penyedia jasa telekomunikasi. Namun di sisi lain, regulasi baru ini dinilai bakal memaksa operator mengubah strategi perhitungan bisnis secara mendasar.

"Keputusan MK memberikan dasar hukum bahwa sisa kuota merupakan hak konsumen, sehingga operator tidak berhak menghanguskannya begitu saja," jelas Alfons, Jumat (24/7/2026).
Dengan berlakunya aturan akumulasi kuota, frekuensi pembelian paket oleh pelanggan diperkirakan akan menurun. Situasi ini berpotensi meretas margin pendapatan operator, yang berujung pada penyesuaian strategi harga, pemangkasan besaran kuota dasar, atau pembatasan ulang masa aktif paket.

Menunggu Aturan Teknis Pemerintah
Alfons pun mengimbau publik untuk bersiap menghadapi opsi perubahan skema layanan data yang mungkin diberlakukan para operator di masa depan.

Kendati demikian, bentuk pasti dari penyesuaian tarif maupun skema paket baru tersebut masih bergantung pada regulasi teknis yang akan diterbitkan oleh pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.(red/BM/dea)