Senyum kecut seorang pedagang di Jember saat barang dagangannya bergetar hebat adalah potret kecil dari sebuah dilema besar yang memekakkan telinga: fenomena sound horeg. Bawang dagangannya nyaris tumpah, ditahan seadanya oleh tumpukan sayuran lain, sementara dinding warungnya seakan ikut menari mengikuti irama bass yang menghentak dari barisan truk di jalan. Pemandangan ini bukan anomali, melainkan realitas pahit yang dihadapi banyak warga ketika "pesta rakyat" ini melintas.

Sound horeg, atau yang sering disebut juga battle sound, telah berevolusi dari sekadar pengeras suara untuk karnaval menjadi sebuah subkultur, adu gengsi, dan ladang bisnis yang menggiurkan. Di satu sisi, ia adalah magnet yang menarik massa, simbol kemeriahan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian kalangan. Di sisi lain, ia adalah teror sonik yang merusak ketertiban, meretakkan dinding rumah, dan mengoyak tenun sosial masyarakat..

Harga yang Harus Dibayar Mahal

Namun, di balik gegap gempita dan pundi-pundi rupiah, ada harga yang harus dibayar mahal oleh masyarakat yang tidak ikut dalam euforia tersebut. Kerugian yang ditimbulkan jauh melampaui sekadar ketidaknyamanan sesaat.

Pertama, kerusakan fisik dan materi. Getaran suara dengan kekuatan ekstrem—seringkali melebihi 100 desibel (dBA), setara dengan suara mesin jet dari jarak dekat—terbukti secara nyata menyebabkan kerusakan properti. Laporan dari berbagai daerah di Jawa Timur konsisten menyebutkan dinding rumah retak, genting berjatuhan, hingga kaca jendela pecah berkeping-keping. Klaim Memed bahwa panitia akan mengganti rugi kerusakan seringkali tidak sebanding dengan trauma dan kerumitan yang harus dihadapi warga. Senyum pedagang di Jember tadi adalah simbol kepasrahan atas risiko kerugian materiil yang setiap saat bisa terjadi.

Kedua, ancaman kesehatan dan gangguan sosial. Paparan suara di atas 85 dBA secara terus-menerus berisiko menyebabkan kerusakan pendengaran permanen. Anak-anak, lansia, dan orang sakit menjadi kelompok paling rentan. Insiden kericuhan di Kelurahan Mulyorejo, Malang, pada 13 Juli 2025 menjadi bukti nyata bagaimana fenomena ini bisa memicu konflik horizontal. Permintaan sederhana untuk mengecilkan volume demi seorang warga yang sakit justru berujung bentrok. Rasa tenggang rasa dan empati seakan luluh lantak oleh arogansi desibel.

Ketiga, degradasi moral dan pelanggaran norma. Kritik tajam juga datang dari kalangan agamawan dan budayawan. Acara yang seringkali berlangsung hingga larut malam ini dinilai menjadi fasilitator bagi perilaku maksiat. Seperti yang disorot, penolakan terhadap fatwa haram justru dipertontonkan dengan pesta minuman keras, campur baur pria dan wanita tanpa batas, dan joget erotis. Dalih mencari rezeki ("mengatasnamakan perut") untuk membenarkan pelanggaran syariat dianggap sebagai pembenaran yang rapuh. Pertanyaannya menjadi fundamental: apakah rezeki harus dicari dengan cara menzalimi hak tetangga atas ketenangan dan mengabaikan norma agama?

Regulasi Mandul di Tengah Kebisingan

Pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai peraturan bupati (Perbup) hingga imbauan dari kepolisian telah dikeluarkan untuk membatasi jam operasional, kekuatan suara, dan rute karnaval. Namun, di lapangan, regulasi ini kerap menjadi macan kertas. Pengawasan yang lemah dan fanatisme komunitas sound horeg membuat aturan mudah dilanggar.

Pada akhirnya, sound horeg adalah cermin dari sebuah masyarakat yang terbelah. Di satu kutub ada kebebasan berekspresi, hiburan, dan ekonomi. Di kutub lain ada hak atas ketenangan, keamanan, dan penghormatan terhadap norma sosial serta agama.

Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar mematikan atau menghidupkan musik, tetapi bagaimana menemukan harmoni di tengah kebisingan. Mungkinkah ada jalan tengah di mana "horeg" bisa tetap menggema sebagai ekspresi budaya tanpa harus meretakkan dinding rumah dan meruntuhkan tatanan sosial? Jika tidak, maka dentuman yang kita dengar bukanlah suara kemeriahan, melainkan genderang pecahnya kerukunan warga. (dickydea)