Aksi demonstrasi mahasiswa dan Greenpeace yang membentangkan spanduk kritik pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pengingat krusial akan pentingnya evaluasi terhadap berbagai persoalan bangsa yang belum terselesaikan.

Berbagai isu mendesak seperti korupsi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan—khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—memerlukan perhatian serius. Sebagian besar merupakan persoalan struktural yang telah mengakar lama.

Oleh karena itu, evaluasi harus berfokus pada progres penanganannya, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan. Dalam perspektif psikologi politik, aksi protes publik tersebut dapat dijelaskan melalui Collective Action Theory. Teori ini menegaskan bahwa tindakan kolektif muncul ketika masyarakat merasakan ketidakadilan (perceived injustice), memiliki identitas dan kepentingan bersama, serta meyakini bahwa gerakan bersama mampu mendorong perubahan (group efficacy). Dengan demikian, demonstrasi tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap legitimasi pemerintah, melainkan bentuk partisipasi politik untuk menuntut keadilan.

Sementara itu, dinamika legitimasi pemerintah dapat dianalisis melalui konsep Political Trust. Kepercayaan publik dibangun di atas empat pilar utama: integritas, kompetensi, keadilan, dan responsivitas pemerintah. Praktik korupsi secara langsung mengikis integritas penguasa, sedangkan kegagalan dalam menangani krisis lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan melemahkan persepsi publik terhadap kompetensi pemerintah.

Selanjutnya, Relative Deprivation Theory menjelaskan bagaimana kesenjangan antara harapan publik (expected need satisfaction) dan realitas yang diterima (actual need satisfaction) memicu frustrasi sosial. Ketika narasi keberhasilan pembangunan digaungkan, namun masyarakat masih menyaksikan anak-anak berjalan berkilo-kilometer ke sekolah, kelangkaan guru, atau sulitnya akses medis dasar, persepsi deprivasi relatif dan ketidakadilan struktural akan makin menguat.

Oleh karena itu, kritik publik sekecil apa pun harus didengar dan ditindaklanjuti secara proporsional. Persoalan sistemis yang dibiarkan tanpa pembenahan nyata akan menumpuk menjadi akumulasi ketidakpuasan, mengikis kepercayaan politik (political trust), dan meningkatkan risiko instabilitas sosial.

Momentum dua tahun pemerintahan ini seharusnya dijadikan pijakan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mempercepat penyelesaian masalah mendasar, terutama pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, pemerataan layanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan.

Stabilitas politik tidak dapat dipertahankan semata-mata melalui pendekatan keamanan (security approach), melainkan membutuhkan fondasi keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kepercayaan masyarakat.  Pada akhirnya, kritik bukanlah ancaman bagi stabilitas; sebaliknya, pembiaran terhadap persoalan mendasarlah yang berpotensi menjadi sumber gejolak. Pemerintahan yang responsif tidak hanya mendengarkan aspirasi warga, tetapi juga memastikan kebijakan publik hadir secara nyata untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka.