Pemberitaan tertanggal 3 November 2026 menyebutkan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026, sementara penghapusan data ditengarai diperintahkan pada Oktober 2026.

Peristiwa yang menyeret oknum kepolisian ini tidak boleh sekadar dibaca sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan perlu dianalisis sebagai bagian dari pertempuran elit kekuasaan yang berjangka panjang. Jika penyadapan telah berlangsung cukup lama, informasi strategis mengenai pola komunikasi, jaringan loyalitas, hingga aktivitas para elit dipastikan telah terkumpul secara masif.

Persoalan utamanya kini bukan hanya tentang siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang menguasai dan mengendalikan hasilnya, ke mana informasi intelijen tersebut dilaporkan, serta mengapa penindakan hukum baru dilakukan pada momentum politik saat ini. Lebih jauh, perlu dicermati apakah rotasi atau pergeseran posisi sejumlah elit merupakan bagian dari strategi pelemahan kekuasaan secara bertahap (gradual attrition).

Dalam dinamika kekuasaan, seorang aktor politik tidak selalu disingkirkan melalui pemberhentian secara frontal. Ia dapat digeser ke jabatan yang secara kasat mata terlihat strategis dan dekat dengan Presiden, tetapi sebenarnya kehilangan kendali operasional atas personel, jaringan, dan sumber daya yang selama ini menjadi basis pengaruhnya. Kedekatan fisik dengan pusat kekuasaan tidak serta-merta berbanding lurus dengan kepemilikan kekuasaan riil.

Seseorang bisa saja berada sangat dekat dengan Presiden, tetapi di saat yang sama justru terisolasi dari instrumen kekuasaan utamanya. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang kritis: apakah pemindahan seorang elit dari posisi komando operasional ke lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bentuk promosi, konsolidasi kekuasaan, atau justru strategi pengebirian pengaruh?

Pertanyaan ini kian relevan apabila pergeseran posisi tersebut disusul oleh proses hukum terkait aktivitas pada masa jabatan sebelumnya. Fakta-fakta ini memperkuat perlunya pengungkapan kronologi dan rantai pertanggungjawaban secara menyeluruh.

Berdasarkan elite conflict theory, perbutan pengaruh tidak selalu berwujud konfrontasi terbuka. Penguasaan data intelijen, rekayasa struktur komando, pembatasan akses sumber daya, dan manipulasi posisi elit merupakan metode efektif untuk meretas keseimbangan kekuasaan.

Meski demikian, analisis ini tetap harus dijaga agar tidak bergeser menjadi asumsi spekulatif yang menganggap setiap pergeseran jabatan sebagai operasi politik terselubung. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah risiko penyalahgunaan instrumen negara dalam persaingan kekuasaan. Apabila aparat hukum memiliki akses terhadap informasi pribadi dan strategis tanpa pengawasan independen yang ketat, data tersebut rentan diubah menjadi alat kompromi maupun tekanan politik.

Sebaliknya, jika proses hukum dijalankan secara selektif untuk menyingkirkan rival politik, independensi penegakan hukum jelas berada dalam bahaya. Kedua kemungkinan tersebut harus diuji dan dibuktikan secara transparan. Dampak dari dinamika ini berpotensi merusak psikologi internal organisasi Polri.

Ketika jajaran bawah menyaksikan friksi di tingkat elit, risiko pembelahan loyalitas, ketidakpastian kepemimpinan, dan kemerosotan kepercayaan publik terhadap institusi akan meningkat tajam. Oleh karena itu, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penetapan tiga tersangka semata.

Publik berhak mengetahui siapa yang mengotorisasi penyadapan, siapa penerima manfaat data tersebut, mengapa fungsi pengawasan internal bisa bobol, serta siapa saja yang memanfaatkannya. Selain itu, kepolisian wajib menjelaskan secara terbuka apakah tindakan penghapusan data merupakan upaya merusak alat bukti dan siapa aktor intelektual di baliknya.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar dalam perkara ini bukan sekadar tentang siapa yang memenangkan atau kehilangan kekuasaan, melainkan siapa yang selama ini mengendalikan arus informasi, siapa yang membiarkan praktiknya berlangsung, dan mengapa penindakan baru dieksekusi hari ini.

Negara hukum tidak boleh membiarkan fungsi intelijen terdegradasi menjadi instrumen persaingan elit. Di sisi lain, negara hukum juga tidak boleh menoleransi penyembunyian pelanggaran atas nama stabilitas. Sebab, ancaman terbesar bagi stabilitas bernegara bukanlah konflik antar-elit, melainkan ketika institusi negara kehilangan independensinya dan beralih fungsi menjadi alat perebutan kekuasaan.