Penentuan sosok pengganti Wakil Presiden (Wapres) menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar mekanisme pengisian pos kekuasaan, melainkan ujian krusial bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik (political trust).

Dengan tenggat waktu konstitusional yang menetapkan pemilihan dan pelantikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Desember 2026, keputusan ini menuntut kalkulasi politik yang melampaui sekadar transaksi elite di lingkaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Di tengah guncangan politik akibat terbongkarnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden, masyarakat menuntut kepemimpinan yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga bersih dan berintegritas. Dalam konstelasi terbaru, dilema pertama yang dihadapi Prabowo terletak pada pilihan antara figur politikus partai koalisi atau profesional teknokrat yang independen.

Jika memilih jalur politikus, nama-nama pimpinan dan elite partai seperti Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia dari Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, hingga kader internal Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani menawarkan jaminan stabilitas pemerintahan. Mereka memiliki kapasitas untuk mengamankan jalur komunikasi di parlemen dan meredam potensi gejolak koalisi.

Namun, pilihan ini mengandung risiko besar berupa menguatnya persepsi publik bahwa pengisian kursi Wakil Presiden semata-mata merupakan praktik bagi-bagi kekuasaan (power-sharing) yang mengabaikan aspirasi rakyat. Sebaliknya, melirik tokoh profesional atau teknokrat seperti Sri Mulyani Indrawati, Purbaya maupun Erick Thohir dapat menghadirkan keahlian manajerial dan kredibilitas di mata pasar.

Kendati demikian, tanpa basis dukungan partai yang solid di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seorang teknokrat rentan menghadapi hambatan politik (political gridlock) ketika harus mengeksekusi kebijakan strategis. Pertimbangan berikutnya menyangkut reposisi aparat negara, di mana dinamika antara unsur militer (TNI) dan kepolisian (Polri) mengalami pergeseran drastis.

Penetapan status tersangka dan penahanan mantan Kepala Staf Presiden sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden secara praktis menutup peluang figur berlatar belakang kepolisian untuk masuk dalam bursa Wakil Presiden.

Meskipun kepemimpinan Polri yang baru di bawah Jenderal Suyudi Ario Seto berupaya memulihkan citra institusi dengan mengusut kasus tersebut secara terbuka, beban psikologis politik dan resistensi publik terhadap korps Bhayangkara masih terlalu tinggi untuk menempatkan wakilnya di posisi orang nomor dua di Indonesia.

Sementara itu, di klaster militer, nama-nama purnawirawan jenderal berpengaruh seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Agus Subiyanto, Dudung Abdurachman, hingga Andika Perkasa menawarkan garis komando yang tegas dan jaminan keamanan negara.

Namun, mengingat Presiden Prabowo sendiri berlatar belakang militer, memilih pendamping dari unsur TNI tetap berpotensi memicu kritik tajam terkait menyempitnya ruang supremasi sipil dan gejala sekuritisasi pemerintahan. Selain latar belakang institusional, dinamika usia antara tokoh senior yang berpengalaman dan generasi muda yang merepresentasikan pembaruan juga menjadi variabel penting.

Figur senior dengan jam terbang tinggi dalam birokrasi dan penanganan krisis, seperti Yusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X, KDM, Pramono Anung atau Mahfud MD, menjanjikan kesinambungan tata kelola pemerintahan tanpa memerlukan kurva belajar yang panjang.

Di sisi lain, menghadirkan figur muda, baik yang berada di lingkaran koalisi seperti AHY dan Bahlil Lahadalia, maupun kepala daerah muda seperti Emil Dardak—dapat membawa perspektif antargenerasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.

Namun, dikotomi usia sering kali menjadi jebakan kosmetik dalam politik. Kedewasaan bernegara tidak otomatis hadir seiring bertambahnya usia, sebagaimana usia muda tidak menjamin terobosan kebijakan apabila sang figur tetap terperangkap dalam budaya oligarki dan patronase politik lama.

Skenario lain yang kerap muncul dalam wacana publik adalah opsi rekonsiliasi nasional dengan merangkul mantan pesaing dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Mempertimbangkan mantan rival politik sebagai pendamping Presiden memang dapat membuka ruang kerja sama lintas kelompok dan meredam polarisasi sosial yang sempat mengeras.

Akan tetapi, dari sudut pandang institusional demokrasi, langkah kooptasi semacam ini menyimpan bahaya laten berupa melemahnya mekanisme kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Ketika seluruh kekuatan politik utama ditarik ke dalam pusaran kekuasaan, demokrasi berpotensi terjebak dalam kartelisasi politik yang menumpulkan daya kritis terhadap kebijakan negara.

Dalam perspektif psikologi politik, krisis kepercayaan masyarakat pascaberbagai skandal penyalahgunaan wewenang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti wajah di kursi Wakil Presiden. Kepercayaan politik (political trust) hanya dapat tumbuh apabila ditopang oleh integritas moral, kompetensi tata kelola, dan konsistensi penegakan hukum.

Merujuk pada Social Identity Theory yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner, penunjukan seorang pemimpin selalu memicu identifikasi kelompok di tengah masyarakat. Apabila dua nama calon yang diajukan Prabowo kepada MPR dipersepsikan publik sekadar sebagai simbol kemenangan faksi elite tertentu atau hasil kompromi untuk mengamankan kepentingan koalisi, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin melebar.

Secara konstitusional, Presiden Prabowo memang memiliki hak prerogatif untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR menjelang sidang pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember 2026. Namun, legitimasi sejati tidak lahir dari sekadar ketuk palu parlemen.

Ujian terbesar bagi Presiden adalah memastikan bahwa Wakil Presiden yang terpilih bukan sekadar instrumen penyeimbang kekuasaan atau perisai keamanan politik, melainkan figur yang mampu memulihkan marwah institusi negara, menjamin transparansi pemerintahan, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, kesepakatan elite memang dapat mengantarkan seseorang menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi hanya integritas dan keberpihakan nyata pada kepentingan publik yang mampu mempertahankan legitimasi kekuasaan tersebut.