Mode Gelap
Image
Minggu, 22 November 2026
Logo

REFLEKSI KEBANGSAAN : Degradasi Moral, Etika Kekuasaan Politik, dan Hukum

REFLEKSI KEBANGSAAN : Degradasi Moral, Etika Kekuasaan Politik, dan Hukum
Oleh : Dr. Andik Matulessy, MSi Dosen Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

Bangsa ini berdiri di atas fondasi moral dan etika yang luhur. Para pendiri bangsa merumuskan dasar negara bukan semata-mata sebagai kontrak politik, melainkan sebagai komitmen moral kolektif. Namun perjalanan waktu menghadirkan pertanyaan reflektif: sejauh mana bangsa ini mampu mempertahankan integritas moral dalam praktik kekuasaan politik dan penegakan hukum? Degradasi moral bukanlah fenomena abstrak.

Ia hadir dalam bentuk korupsi yang merajalela, hilangnya rasa malu dalam berperilaku curang, serta menguatnya budaya pragmatisme yang mengorbankan nilai kebenaran demi kepentingan sesaat. Ketika kejujuran menjadi mahal dan integritas menjadi barang langka, masyarakat kehilangan kompas moralnya. Yang lebih memprihatinkan, degradasi moral sering kali tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan dinormalisasi sebagai "cara bermain" dalam kehidupan berbangsa.

Normalisasi inilah akar persoalannya, sebab bangsa yang kehilangan rasa malu akan kehilangan pula arah peradabannya. Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah. Dalam tradisi kebangsaan kita, kekuasaan seharusnya dijalankan dengan prinsip ing ngarsa sung tuladha di depan memberi teladan. Namun realitas menunjukkan pergeseran: kekuasaan kerap dijadikan alat melanggengkan kepentingan, bukan sarana melayani rakyat sebagai penguasa sebenarnya.

Etika kekuasaan mencakup kejujuran dalam berkomunikasi publik, kesediaan mendengar kritik, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Ketika etika ini tergerus, muncul gejala oligarki, politik dinasti yang melampaui batas kewajaran, menghalalkan segala cara, serta transaksi kekuasaan yang mencederai dan merusak tatanan demokrasi yang dibangun bertahun-tahun.

Refleksi kebangsaan menuntut kita bertanya: apakah kekuasaan hari ini masih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, atau telah bergeser menjadi komoditas kekuasaan? Hukum sejatinya adalah pelindung terakhir moralitas kolektif. Namun ketika hukum dipertontonkan sebagai alat kekuasaan, ia kehilangan wibawanya. Penegakan hukum yang tebang pilih, kriminalisasi terhadap kritik, penegak hukum menjadi perusak sistem hukum, serta impunitas bagi kekuatan tertentu menciptakan ketidakadilan struktural.

Hukum yang berkeadilan menuntut independensi lembaga peradilan, transparansi proses, dan kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang status sosial maupun kekuatan politik. Degradasi moral dalam ranah hukum terjadi ketika para penegak hukum sendiri menjadi bagian dari melentingnya kejahatan, bukan fokus pada solusi keadilan. Ketiga persoalan ini bukanlah tiga hal terpisah.

Degradasi moral, etika kekuasaan, dan hukum saling memperkuat dalam lingkaran setan: moral yang tergerus melahirkan kekuasaan tanpa etika, kekuasaan tanpa etika melahirkan hukum yang tidak adil, dan hukum yang tidak adil memperparah degradasi moral masyarakat. Memutus lingkaran ini menuntut kesadaran kolektif dan keberanian untuk melakukan koreksi dengan hati nurani. Refleksi kebangsaan bukan sekadar kontemplasi, melainkan panggilan untuk bertindak.

Pemulihan moralitas bangsa menuntut keteladanan dari para pemimpin, pendidikan karakter yang sungguh-sungguh, penegakan hukum yang berkeadilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kekuasaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani jujur pada dirinya sendiri.

Refleksi ini hendaknya menjadi cermin bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperbaiki. Sebab masa depan bangsa ditentukan oleh kesediaan semua elemen bangsa hari ini untuk menegakkan kembali moral, etika, dan hukum sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ataukah kita membiarkan semua dekadensi moral tetap berjalan dan menunggu zaman menggerus peradaban bangsa tercinta ini? Kita semua yang akan menentukan pilihannya.

Komentar / Jawab Dari