Gresik (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Timur.

Dengan diraihnya Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Terhitung Pemkab Gresik bisa mempertahankan konsistensi raihan WTP selama delapan tahun beruntun.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi, CFrA, CSFA kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Kamis (25/05/2023).

Penyerahan LHP, LKPD tahun 2022 Pemkab Gresik bersamaan dengan seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Bupati Gresik hadir bersama Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir dan Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman.

Bupatu Gresik Gus Yani mengucapkan syukur atas diperolehnya kembali opini WTP. Ia mengatakan bahwa opini WTP ini adalah buah dari kerja keras bersama di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap tata kelola keuangan.

“Alhamdulillah kita (Pemkab Gresik) memperoleh kembali opini WTP yang ke delapan kali. Ini merupakan sebuah dorongan untuk kita semua agar semakin bekerja lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” ujar Gus Yani (sapaan akrab Fandi Akhmad Yani).

Meski begitu Gus Yani menghimbau raihan Opini WTP ini jangan hanya berhenti dari hasil pemeriksaan BPK RI saja, tapi juga mulai ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi dan evaluasi apa saja yang masih menjadi catatan dari temuan-temuan BPK.

“Kita harapkan juga tahun depannya lagi dalam hasil pemeriksaan BPK hasilnya bisa lebih baik lagi, temuan BPK-nya semakin berkurang, sampai akhirnya zero temuan,” imbuhnya.

Gus Yani berharap seluruh jajaran Pemkab Gresik harus melakukan gerakan cepat dalam rangka perbaikan laporan keuangan.

Atas raihan Opini WTP ke-8 ini, Bupati Gresik mengucapkan terima kasih kepada Sekda Kabupaten Gresik, para asisten dan staf ahli, Inspektorat dan BPKAD serta semua Kepala OPD, ASN dan karyawan Pemkab Gresik, para camat, para kades se-Kabupaten Gresik, juga warga Kabupaten Gresik atas kerjasamanya dan kekompakannya.

“Sebab menurutnya, Opini WTP ini merupakan sebuah kepercayaan dari BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu penerima LHP,” pungkasnya.

LKPD merupakan salah satu perwujudan pertangungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (pasal 56). (and)