DPRD Sidoarjo Kecewa Berat, BGN Mangkir dari Hearing Kasus Keracunan Massal MBG Santri
- Posting Oleh dicky
- Senin, 07 September 2026 16:09
SIDOARJO beritametro.id – Skandal dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Alih-alih hadir untuk memberikan klarifikasi terbuka, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pengelola dapur penyedia makanan, SPPG Kalitengah, justru secara mengejutkan mangkir dari panggilan resmi agenda hearing (dengar pendapat) yang dijadwalkan oleh dewan. Ketidakhadiran instansi vertikal tersebut seketika memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam dari jajaran pimpinan serta anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang tengah berupaya mengusut tuntas akar permasalahan insiden keracunan yang membahayakan nyawa anak-anak.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyampaikan protes keras atas sikap abai dan tidak kooperatifnya perwakilan Badan Gizi Nasional terhadap lembaga legislatif daerah. Menurutnya, pemanggilan hearing ini sangat krusial untuk membuka secara transparan standar operasional prosedur (SOP) higienitas, rantai pasok bahan baku, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber kontaminasi. "Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran BGN dan pihak SPPG Kalitengah dalam agenda penting ini; insiden keracunan yang menimpa ratusan santri ini menyangkut keselamatan jiwa anak-anak kita, sehingga tidak boleh dianggap sepele atau dihindari," tegas Dhamroni dengan nada geram, Senin (7/9/2026).
Senada dengan pimpinan komisi, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya menilai mangkirnya BGN mencederai rasa keadilan para orang tua korban yang hingga kini masih diliputi kecemasan mendalam. Dewan mendesak agar Badan Gizi Nasional segera menjadwalkan ulang kehadiran mereka tanpa alasan klise, serta menuntut ketegasan pemerintah pusat untuk mengevaluasi total vendor-vendor penyedia makanan program MBG di daerah. Sinergi lintas sektorat antara pemkab, DPRD, dan BGN dinilai mutlak diperlukan agar program prioritas nasional tersebut tidak justru menjadi ancaman kesehatan bagi para pelajar di Kabupaten Sidoarjo.(BM/Red/Dea)
Komentar / Jawab Dari
Anda Mungkin Juga Suka
Populer
Newsletter
Berlangganan milis kami untuk mendapatkan pembaruan baru!
Kategori
- Politik (1628)
- Keadilan (704)
- Hukrim (2020)
- Plesir (30)
- Peristiwa (487)
- Feature (41)
- Advertorial (72)
- Nasional (2099)
- Internasional (562)
- Sports (2001)
- Ekonomi (1520)
- Jawa Timur (16609)
- Weekend (25)
- Indonesia Memilih (323)
- Selebrita (63)
- Lifestyle (302)
- Catatan Metro (207)
- Opini (178)
- Fokus (464)
- Highlight (2)
- Timur Raya (15)
- Surabaya (2801)
- Kriminal (122)
- Pasar dan Mall (759)
- tausiyah (37)
- Falcon-G21 Team Dark (0)
- Kolom Metro (3)
- Event & Promo (14)
- Giat Prajurit (19)
- Wisata (35)
- Global (10)
- Pendidikan (221)
- Hukum (29)
