SIDOARJO beritametro.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Delta. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dimaksimalkan secara optimal pada sektor penegakan hukum melalui rangkaian sosialisasi preventif dan operasi pasar gabungan secara berkala guna melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai tanpa izin resmi.

Langkah taktis penindakan dan pengawasan ini dikomandoi langsung oleh Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Sidoarjo. Sinergi lintas instansi dijalin secara intensif bersama jajaran Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Subdenpom, serta aparat kepolisian setempat untuk menyisir toko-toko kelontong hingga pasar tradisional yang terindikasi mendistribusikan rokok ilegal tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu.

Kepala Bidang PPUD Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, S.STP., menjelaskan bahwa lembaganya mendapatkan amanah khusus yang disokong oleh alokasi dana cukai untuk memperkuat pengawasan di lapangan, memetakan wilayah rawan, serta memberikan edukasi kepada para pedagang eceran. "Tugas kami di Bidang PPUD tidak hanya melakukan tindakan represif atau penyitaan rokok tanpa pita cukai resmi. Bersama rekan-rekan Bea Cukai Sidoarjo, kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif untuk mengedukasi pedagang agar memahami ciri-ciri rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara," ujar Anas Ali Akbar.

Pelaksanaan operasi dan pengawasan yang berada di bawah komando Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Drs. Yany Setyawan, ini terbukti membuahkan hasil signifikan dengan disitanya puluhan ribu batang rokok ilegal dari berbagai wilayah kecamatan, seperti Buduran, Candi, hingga Tanggulangin. Melalui optimalisasi anggaran negara yang tepat sasaran ini, Pemkab Sidoarjo berharap iklim usaha perdagangan dapat berjalan lebih sehat, tertib hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kestabilan perekonomian daerah.(BM/Red/Dea)