SURABAYA (BM) - Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang digelar DPC PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) Surabaya menggandeng Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair). Sebanyak 63 peserta mengikuti pendidikan tersebut dengan 22 pemateri, termasuk mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020–2024.

Tonic Tangkau, Ketua DPC PERADI SAI Surabaya, mengatakan sebanyak 63 peserta tercatat mengikuti PKPA yang digelar dalam dua rangkaian, yakni 25–27 September 2026 dan dilanjutkan 2–4 Oktober 2026. Para calon advokat tersebut diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman dari para pemateri yang memiliki kapasitas di bidang hukum.

"Kami mengharapkan bahwa terkait pendidikan khusus profesi advokat ini, bagi adik-adik kita yang memulai kariernya sebagai seorang calon advokat, bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, apa pun juga sifatnya dari pemateri," ujar Tonic usai pembukaan PKPA di Fakultas Hukum Unair, Jumat (25/9/2026).

Menurut Tonic, PKPA tersebut menghadirkan sebanyak 22 pemateri. Mereka terdiri atas profesor, doktor, serta praktisi hukum. Salah satu di antaranya merupakan Muhammad Syarifuddin, mantan Ketua MA periode 2020–2024.

Pemilihan FH Unair sebagai mitra, lanjut Tonic, tidak terlepas dari pertimbangan kualitas dan lokasi kampus. Sebagai lembaga pendidikan hukum yang berada di Surabaya, Fakultas Hukum Unair dinilai menjadi pilihan yang tepat untuk mencetak advokat-advokat yang unggul melalui PKPA tersebut.

"Terlebih juga memang secara rating universitas, tercatat bahwa Unair merupakan salah satu universitas yang memiliki fakultas hukum terbaik untuk di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Patra M Zen, Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPN PERADI SAI menambahkan, PKPA tersebut menjadi salah satu agenda kegiatan kepengurusan baru DPC PERADI SAI Surabaya di bawah kepemimpinan Tonic Tangkau yang dilantik pada Mei 2026. 

Menurut dia, penyelenggaraan PKPA dengan 63 peserta dan menggandeng fakultas hukum berakreditasi unggul menjadi bagian dari upaya menyiapkan calon advokat yang memiliki kompetensi. "Harapannya para calon advokat ini juga nanti menjadi advokat-advokat yang paten, yang unggul," ujarnya.

Namun, kompetensi advokat, lanjut dia, diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi maupun profesi. "Tetapi juga bisa berkontribusi memperluas keadilan bagi masyarakat miskin, marginal, buta hukum, dan yang terlupakan,” ujarnya.

Patra juga berharap PKPA tersebut dapat digelar secara reguler dan rutin. Dengan demikian, pendidikan profesi tersebut dapat terus berkontribusi dalam menyiapkan advokat yang tidak hanya memiliki kapasitas hukum, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. (arf/tit)