SURABAYA (BM) - Proyek jembatan bambu di kawasan Mangrove Wonorejo senilai Rp 1,2 miliar yang hingga kini tak berfungsi disebut tidak menyisakan persoalan hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menegaskan tidak pernah ada penanganan perkara terkait proyek tersebut.

Candra Anggara, Kasubsi C Intelijen Kejari Surabaya menyatakan, institusinya tidak pernah melakukan penyelidikan atas proyek jembatan bambu. “Tidak ada penanganan perkara terkait dengan (jembatan) bambu, baling-baling bambu gak ada di sini. Yang ada waktu itu pendampingan dari TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah),” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/2/2026) sore.

Ia menjelaskan, pengerjaan proyek jembatan bambu berhenti pada kisaran 90 persen progres. Kontrak kemudian diputus karena pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan meski telah diberi tambahan waktu.

Kemudian muncil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kelebihan bayar Rp 372 juta. Selain itu, terdapat denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan. Seluruhnya, kata dia, telah disetor kembali ke kas daerah.

Menurut Candra, total yang sudah dikembalikan dan masuk kas Pemkot Surabaya terkait kelebihan bayar mencapai Rp 500 juta lebih. “Sudah dibayar (dikembalikan) semua. Artinya tidak ada persoalan,” kata Candra.

Saat ditanya terkait kondisi fisik jembatan bambu yang saat ini mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan, Candra menyebut hal tersebut bukan kewenangan kejaksaan. “Kalau itu lain soal. Kita tidak tahu urusan kementerian atau gimana,” katanya.

Perlu diketahui, proyek jembatan bambu itu diinisiasi pada Desember 2018, pada masa Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini. Jembatan sepanjang 600 meter dengan tinggi sekitar 12 meter tersebut menggunakan bambu betung sebagai material utama. Jembatan yang awalnya tampak ikonik itu fungsinya untuk menghubungkan Mangrove Information Center (MIC) dengan jogging track. (arf/tit)